Polisi Umumkan Situs Jual-Beli Data Nasabah Kartu Kredit

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Ilustrasi. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap kelompok pembobolan dan jual-beli data nasabah kartu kredit perbankan.

    Dalam penyelidikan diketahui bahwa data nasabah dibeli dari situs online www.temanmarketing.com. "Dibeli secara online," kata kata juru bicara Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangannya di Jakarta hari ini, Selasa, 17 April 2018.

    Empat orang gerombolan pembobol kartu kredit ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni NM, 27 tahun, TA (24), AN (36)m dan IS (32). Mereka ditengarai membobol data nasabah kartu kredit berbagai bank pada Januari-Maret 2018.

    BacaKasus Pembobolan Kartu Kredit BCA, Polisi Ungkap Modus Pelaku

    Meski pelaku sudah ditangkap, situs temanmarketing.com masih bisa diakses dengan bebas. Begitu dibuka, tulisan besar headline "SMS-TIMING" terpampang di halaman muka situs.

    Di situs tersebut terdapat berbagai pilihan pembelian, mulai dari pilihan jual data nasabah hingga jual nomor handphone. Jika pilihan jual data nasabah diambil, opsi lain akan tampil lebih banyak, seperti data nasabah pemilik mobil mewah, nasabah pemilik apartemen mewah, dan data nasabah pemilik kartu kredit.

    Pada pilihan jual data nasabah pemilik kartu kredit terdapat berbagai promosi. "Bagi Marketing, data nomor handphone atau data nasabah pemilik kartu kredit adalah senjata utama marketing." 

    Pengelola situs menyediakan nomor telepon untuk komunikasi via WhatsApp sebelum transaksi jual-beli kartu kredit. Disediakan juga alamat email serta pin Blackberry Messenger. Pada saat nomor tersebut dihubungi, panggilan selalu dialihkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.