Anies Baswedan: Jakarta Tuan Rumah Formula E 6 Juni 2020

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada dalam mobil listrik BMW i8 bersama pembalap Formula 2 asal Indonesia, Sean Gelael, dalam konvoi mobil listrik untuk mengumumkan balapan Formula E 2020 di Jakarta, Jumat 20 September 2019

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada dalam mobil listrik BMW i8 bersama pembalap Formula 2 asal Indonesia, Sean Gelael, dalam konvoi mobil listrik untuk mengumumkan balapan Formula E 2020 di Jakarta, Jumat 20 September 2019

    TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta resmi menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik Formula E untuk seri balapan mobil listrik itu pada tahun depan. Jakarta juga dipastikan akan menjadi tuan rumah untuk lima musim balap ke depan.

    "Alhamdulillah pembahasan untuk Jakarta menjadi tuan rumah ajang Formula E sudah tuntas," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 September 2019.

    Anies mengatakan, untuk waktu pelaksanaan Formula E musim balap tahun depan sudah disepakati Jakarta menjadi tuan rumah pada 6 Juni 2020. Balap mobil listrik itu akan digelar di kawasan Monas.

    "Tracknya di sekitar Monas, kalau sudah tuntas, akan kami umumkan," ujarnya.

    Anies mengatakan balap Formula E adalah agenda acara untuk menyampaikan pesan menggunakan kendaraan yang bebas emisi, seperti beralih ke kendaraan listrik. Tapi untuk bisa menjadi tuan rumah Jakarta dikabarkan harus membayar sekitar 100 ribu euro atau Rp 1,4 miliar.

    Selain itu APBD digunakan untuk persiapan dan pelaksanaannya nanti. Anies Baswedan mengajukan total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E sekitar Rp 1,3 triliun. Itu belum termasuk Jakarta Propertindo juga mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk mengerjakan infrastrukturnya senilai Rp 305,2 miliar. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.