PA 212 Sebut Tutup Pintu Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif usai acara Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212 di Masjid Agung Sunda Kelapa pada Ahad, 13 Oktober 2019. Tempo/Adam Prireza

    Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif usai acara Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212 di Masjid Agung Sunda Kelapa pada Ahad, 13 Oktober 2019. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Persaudaraan Alumni alias PA 212 Slamet Maarif mengatakan akan menolak segala bentuk rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.

    Hal itu dia sampaikan saat berceramah dalam acara bertajuk “Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212” di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Ahad, 13 Oktober 2019.

    “Tidak ada kata rekonsiliasi bagi kami sebelum stop kriminalisasi terhadap ulama, sebelum pulangkan imam besar kami, sebelum bebaskan aktivis kami,” kata Slamet saat berceramah.

    Ditemui seusai acara, Slamet mengatakan berpegang teguh pada hasil Ijtimak Ulama IV yang digelar 5 Agustus lalu terkait sikap organisasinya. Ia pun menegaskan rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan pemerintahan Jokowi nantinya.

    Rekonsiliasi, lanjut dia, mungkin terjadi setelah tuntutan mereka dipenuhi, salah satunya adalah pemulangan Rizieq Syihab. Slamet merujuk pada poin pertama hasil Ijtimak Ulama IV, yakni Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

    “Itu pegangan kami. Sehingga ketika ada ketum partai manapun yang ingin berekonsiliasi dengan pemerintah ya kami pasti menolaknya,” ucap Slamet. “Jangan mimpi rekonsiliasi kalau imam kami belum pulang ke Indonesia.”

    Sebelumnya, dalam hasil Ijtimak Ulama IV, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mengatakan Ijtima masih meyakini bahwa Pemilu 2019 diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

    Selain itu, PA 212 menyesalkan terjadinya kematian lebih dari 600 petugas pemilu 2019 tanpa otopsi, ditambah ada lebih dari 11 ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit, adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas untuk mengetahui sebab musababnya.

    ADAM PRIREZA | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.