TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi mengakui belum dapat mengurangi 49 titik banjir di wilayahnya. Tapi, berbagai upaya penanggulangan diklaim membuat tinggi banjir di setiap titik itu semakin menurun dan cepat surut.
"Pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir belum tuntas," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kota Bekasi, Yudianto, Minggu 13 Oktober 2019.
Menurut dia, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur pengendali banjir di wilayah setempat. Sebab, sebagian besar titik banjir merupakan bekas sawah atau rawa yang telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk.
"Infrastruktur lebih banyak pembangunan polder air dan normalisasi serta peningkatan kapasitas saluran," ujar dia.
Ia mencontohkan, banjir yang sering terjadi di Perumahan Pondok Hijau Permai (PHP) Rawalumbu sekarang paling tinggi sekitar 70 sentimeter. Padahal, sebelumnya mencapai dua meter.
Menurutnya, itu terjadi lantaran pemerintah sudah menormalisasi beberapa saluran hingga dibuatnya Polder Pengasinan. "Dibuat crossing jalan tol dan Kalimalang juga berpengaruh terhadap banjir di Pengasinan," ujar dia.
Yudianto menambahkan, pemerintah tengah berupaya yang sama untuk titik-titik banjir di beberapa perumahan di wilayah Kecamatan Pondok Gede pada tahun ini. Di sana pemerintah tengah membangun crossing jalan tol dengan dana bantuan dari DKI Jakarta sebesar Rp 16 miliar.
"Ini salah satu penanganan banjir di daerah perbatasan dekat DKI Jakarta," ucap Yudi.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Arief Maulana menambahkan, selain saluran di bawah jalan tol, pemerintah tengah membangun dua polder air di Bantargebang dan Bekasi Barat. "Fungsinya sebagai pengganti rumah air yang hilang akibat pembangunan," ujar Arief.
