BEM SI Nekat Demo ke Istana Besok, Tuntut Jokowi Bikin Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta melakukan aksi teatrikal saat BEM SI berdemo di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.  Demo ini diikuti 25 BEM dari berbagai universitas, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Trilogi, Universitas YARSI, Institut Pertanian Bogor,  dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.  TEMPO/Subekti.

    Peserta melakukan aksi teatrikal saat BEM SI berdemo di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Demo ini diikuti 25 BEM dari berbagai universitas, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Trilogi, Universitas YARSI, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten akan menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi besok, Kamis, 17 Oktober 2019. Aksi rencananya bakal digelar di Istana Negara mulai Pukul 13.00.

    "Iya benar ada aksi itu," ujar Ghozi Basyir, Koordinator Media BEM SI saat diminta konfirmasinya, Rabu 16 Oktober 2019.

    Menurut Ghozi, ada 2 ribu mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi  besok. Mereka mengusung tuntutan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK.

    Mahasiswa mencemaskan revisi atau perubahan atas UU KPK yang telah diketok di DPR RI dan bakal berlaku mulai esok, 17 Oktober 2019. Seperti diketahui, revisi itu melemahkan kewenangan KPK dan proses pembahasannya dilakukan terburu-buru dan diam-diam di DPR RI.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menegaskan bahwa instansinya tak akan membiarkan adanya unjuk rasa pada 15-20 Oktober 2019. Ini sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi-Ma'ruf Amin.

    Argo mengatakan, tidak adanya unjuk rasa diharapkan dapat memastikan kelancaran pelantikan Jokowi-Maruf pada 20 Oktober 2019. Polisi disebut tidak ingin terjadi kerusuhan seperti pada aksi-aksi sebelumnya.

    Terkait izin kepolisian, Ghozi memastikan mahasiswa dari BEM SI akan tetap turun ke jalan. Menurut dia, unjuk rasa merupakan bagian dari negara demokrasi. "Kami juga tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," ujar Ghozi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.