Pelantikan Presiden, Stasiun Palmerah Tak Layani Perjalanan KRL

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rel di Stasiun Palmerah saat ditutup sementara ketika terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa yang menolak UU KPK dan RKUHP dengan kepolisian di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Suasana rel di Stasiun Palmerah saat ditutup sementara ketika terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa yang menolak UU KPK dan RKUHP dengan kepolisian di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini, PT Kereta Commuterline Indonesia membuat pola operasi khusus KRL. Sejak pemberangkatan kereta pertama, Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah tidak beroperasi sementara waktu.

    "Operasi untuk KRL hanya berjalan hingga Stasiun Kebayoran dan selanjutnya kembali ke Stasiun tujuan Rangkasbitung/Maja/ Parungpanjang/Serpong sehingga tidak melayani pemberhentian maupun keberangkatan di Stasiun Palmerah dan Tanah Abang," kata Vice President Communication PT KCI, Anne Purba, Ahad, 20 Oktober 2019.

    Pengaturan pola operasi dibuat dengan mempertimbangkan pengguna KRL akan kesulitan menemukan angkutan lanjutan selepas Stasiun Palmerah. Sebab, kata Anne, banyak ruas jalan di sekitar stasiun yang ditutup ataupun dialihkan arus lalu lintasnya demi kelancaran pelantikan presiden.

    Mengenai sampai kapan pola itu diterapkan, KCI belum dapat memastikannya karena masih menunggu informasi dari kepolisian. Pengguna KRL diminta tetap memantau informasi resmi lewat akun resmi KCI @CommuterLine.

    Adapun perjalanan KRL lintas lainnya, yaitu Bogor/Depok-Jakarta Kota PP, Bogor/Depok/Nambo-Duri/Jatinegara PP (melayani naik turun pengguna di Stasiun Tanah Abang), Cikarang/Bekasi-Jakarta Kota PP, Duri-Tangerang PP dan Jakarta Kota-Tanjung Priok PP seluruhnya berjalan normal seperti biasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.