TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu Aktivis 98, Aznil Tan, cemas kontrol terhadap pemerintahan akan lemah jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk Kabinet Kerja jilid II Joko Widodo-Ma'Ruf Amin. Menurut Aznil, Prabowo seharusnya konsisten menjadi oposisi.
"Nanti kontrol pemerintahan akan lemah. Tidak sehatnya seperti itu," kata Aznil saat dihubungi usai dia bersama empat aktivis 98 lainnya menggelar aksi di Taman Pandang di seberang Istana Negara, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019.
Dalam aksinya itu, seperti dikutip dari kantor berita Antara, mereka mengenakan masker yang bertuliskan 'Tutup Mulut' sambil membawa kertas karton beraneka tulisan. Di antaranya: Berbagi Lapak Rusak Demokrasi dan Tolak Pelanggar HAM.
Aznil menganggap partai-partai oposisi yang tersisa akan lemah mengontrol jalannya pemerintahan. "Check and balance-nya tidak bagus. Demokrasi kita menjadi tidak sehat," katanya.
Keharusan Prabowo berada di luar pemerintahan juga disebutkan Aznil berdasarkan rekam jejak mantan Danjen Kopassus tersebut. Dia merujuk kepada kasus pelanggaran HAM mantan menantu Presiden RI ke-2 Soeharto itu.
"Jangan masuk kabinet. Itu akan mencederai kewibawaan negara kita apalagi beliau mendapat posisi Menhan (Menteri Pertahanan)," ucap dia.
Aznil menyatakan kalau aksinya bersama empat lainnya, Selasa, mewakili para aktivis yang berjuang memberangus era orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada 1998. Aksi kali ini ditujukan sebagai bentuk penolakan aktivis atas bergabungnya Prabowo dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.
Prabowo yang menjadi rival dalam pemilihan presiden lalu termasuk di antara sejumlah orang yang telah dipanggil Jokowi ke Istana Negara. Prabowo mengungkapkan diminta membantu pemerintahan Jokowi jilid II di bidang pertahanan.
