TEMPO.CO, Jakarta -Kepala UPT Monumen Nasional Muhammad Isa Sanuri mengatakan hingga sore hari ini penyelenggaraan Maulid Nabi dan Reuni Akbar 212, disingkat Reuni 212 belum mendapatkan izin digelar di area Monas, Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Desember 2018.
"Lagi proses sekarang. Kan ini prosesnya panjang," kata Isa saat dihubungi, Sabtu, 30 November 2019 soal kabar terbaru rencana penyelenggaraan Reuni 212 tersebut.
Pemprov DKI, kata dia, hanya bisa memberikan izin penyelenggaraan suatu kegiatan jika semua syaratnya sudah lengkap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah izin keramaian dari polisi.
"Nah syarat izinnya itu lagi proses. Rekomendasinya sudah dari kemarin itu. Kalau yang sudah dimonitor ya, dari Polres ke Polda, Polda ke Polri," ujarnya.
Setelah izin keramaian dari polisi terbit, kata dia, UPT Monas baru mengeluarkan izin lokasi untuk kegiatan tersebut. Jadi, kata dia, sampai sekarang penyelenggaraan reuni 212 belum keluar izin lokasinya dari UPT Monas karena izin keramaian belum dikeluarkan dari polisi.
Meski izin belum dikeluarkan, kata dia, panitia sudah sejak lama mengurusnya. Bahkan, surat rekomendasinya sudah keluar untuk penyelenggaraan itu. "Tinggal dari (Mabes) Polri."
Menurut dia, izin keramaian dan lokasi bisa dikeluarkan mendekati penyelenggaraan acara. Sebab, pada tahun sebelumnya izin keluar pas mendekati penyelenggaraan acara. "Panitianya juga jauh-jauh hari kan sudah menyanggupi untuk menyelenggarakan dan tanggung jawab."
Ketua Umum Persaudaraan Alumni alias PA 212 Slamet Maarif sebelumnya menyatakan Reuni Akbar Mujahid 212 yang digelar ketiga kalinya pada 2 Desember 2019 telah mengantongi izin.
"Perizinan insya Allah sudah berjalan baik dan lancar, tidak mengalami hambatan berarti, pemberitahuan pun sudah dilayangkan," ucap dia di DPP Front Pembela Islam (FPI), Kamis, 21 November 2019.
Dalam undangan yang disebar di media sosial, acara tersebut menggunakan tajuk Munajat dan Maulid Akbar #ReuniMujahid212. Acara disebutkan akan dimulai dengan salat tahajud dan subuh berjamaah.
Seperti diketahui, aksi 212, cikal bakal Reuni 212, digelar 2 Desember 2016 terkait desakan pemidanaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama. Tuduhan diterima Ahok--kini akan dilantik menjadi komisaris utama di BUMN--di tengah kontestasi pilkada yang tengah diikutinya.
