TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah ada konflik antara dirinya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal normalisasi sungai di Jakarta.
Anies mengatakan DKI dalam posisi mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal normalisasi sungai di Jakarta. Pemprov DKI mendukung program pemerintah pusat, apapun konsep yang diajukan, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.
Bahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait itu. "Beliau menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis 9 Januari 2019.
Anies menyebut normalisasi dan naturalisasi sama saja, yakni bertujuan untuk melebarkan sungai.
Kondisi anak kali Ciliwung di jalan Krapu, Pamendangan, Ancol, Jakarta Utara yang akan menjadi salah satu lokasi progam naturalisasi sungai DKI Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq
Anies menyebut dirinya lebih memilih kata "pelebaran" untuk penataan sungai, saat ditanya soal pembebasan lahan yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta, untuk keperluan penataan sungai.
"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran (pembebasan lahan)," kata dia.
