Pada tahun 2020 ini, Anies mengatakan Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai dan akan menyiapkan dasar hukum pembebasan lahan itu. Namun Anies tidak mau membocorkan dasar hukum yang disiapkan itu.
"Kalau namanya orang mengeluarkan anggaran itu harus ada dasarnya dan itu disiapkan aturan-aturannya," kata Anies.
Menteri Basuki sebelumnya juga mengatakan sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dan Anies. Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut.
Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai. Menurut Basuki, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi, selain sebatas perbedaan terminologi.
"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Menteri Basuki Hadimuljono seusai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies Baswedan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.
