TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Syarif, mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin membeli toa peringatan banjir atau Disaster Warning System (DWS). Ia berpandangan kehadiran enam set perangkat peringatan dini bencana di enam kelurahan memang dibutuhkan.
Syarif menilai harga DWS yang mencapai Rp 4,03 miliar disebut masih wajar. "Yang mahal kan stasiun radionya. Jadi jangan dianggap cuma beli toa saja," kata Syarif saat dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.
Berdasarkan data apbd.dki.go.id, anggaran Rp 4,03 miliar tersebut terdiri dari pengadaan enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS seharga Rp 353 juta, enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W senilai Rp 416 juta.
Lalu enam set Coaxial arrester DWS sebesar Rp 14.124.172, enam set Horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set Storage battery 20 Ah, 24V Rp 70.618.918, enam set elemen antena Rp 90.392.564.
Ihwal anggaran DKI yang kerap menimbulkan pro dan kontra, Syarif meminta kepada warga untuk terus mengkritik. Namun ia berharap kritik yang disampaikan objektif dan tidak menyesatkan.
Sebagai contoh, sebut dia, saat pembahasan anggaran kemarin ada pihak yang mengkritik pembelian perangkat peningkatan kapabilitas data analytic dan manajemen risiko dengan pagu Rp 128,99 miliar di Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
Namun, menurut Syarif, pihak yang mengkritisi anggaran tersebut malah menggiring opini seakan pemerintah mau membeli satu perangkat komputer senilai Rp 128,9 miliar. "Anggaran miliar itu dikira cuma beli komputer doang. Padahal anggaran itu bukan hanya untuk beli satu unit komputer," ujarnya.
Dalam laman apbd.jakarta.go.id, tercantum bahwa BPRD DKI menganggarkan dana untuk peningkatan kapabilitas data analytic dan manajemen risiko dengan pagu Rp 128,99 miliar. Dari angka anggaran itu, mayoritas dibelanjakan untuk pengadaan komputer dan perangkatnya.
Rinciannya, yakni pembelian komputer mainframe Z14 ZR1 senilai Rp 66,67 miliar per unit. Selanjutnya dua unit SAN Switch seharga Rp 3,49 miliar, enam unit server Rp 307,95 juta, dan sembilan unit storage untuk mainframe Rp 58,5 miliar.
Menurut Syarif, saat ini ada pihak yang menggiring opini dalam hal realisasi anggaran DKI Jakarta. "Sekarang dimunculkan toa. Tidak cerdas dan menyesatkan orang lain," sebut dia
Ia menambahkan data APBD 2020 DKI telah terpampang jelas di situs milik pemerintah. Semestinya, siapa pun yang ingin mengkritik harus melihat data anggaran tersebut. "Sebelum APBD di-upload ribut. Sekarang sudah di-upload tidak dilihat sudah melakukan kritik. Lihat rincian detailnya," tutur Syarif.
Sebelumnya, staf riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan, mengingatkan agar pemerintah DKI Jakarta melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem pengeras suara bernama Disaster Warning System. Menurut Gurnadi, anggaran pembelian enam set perangkat DWS untuk peringatan dini banjir senilai Rp 4,03 miliar terlalu mahal.
IMAM HAMDI
