Kontraktor Revitalisasi Monas Bakal Somasi PSI DKI

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri ke kanan) Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh dan pengacara PT Bahana Prima, Abu Bakar J. Lamatapo, saat konferensi pers di Penang Bistro, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

    (kiri ke kanan) Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh dan pengacara PT Bahana Prima, Abu Bakar J. Lamatapo, saat konferensi pers di Penang Bistro, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bahana Prima Nusantara, kontraktor proyek revitalisasi Monas, berencana melakukan somasi kepada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI DKI) Justin Adrian Untayana. Langkah itu ditempuh karena PSI diduga telah melakukan pencemaran nama baik atas keberadaan kantor perusahaan.

    "Kira-kira dalam waktu tiga sampai lima hari akan kami kirimkan somasi kepada yang bersangkutan," ujar kuasa hukum PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Abu Bakar menyatakan somasi tersebut terkait cuitan Justin di akun media sosial Twitter pada Rabu, 22 Januari 2020 yang dianggap merugikan perusahaan. Di cuitan Justin itu menyebut ada kejanggalan pada alamat kantor perusahaan Bahana Prima yang ditelusuri berdasarkan Google Map dan dinilai kurang meyakinkan.

    Pernyataan Justin, menurut dia, dianggap menimbulkan stigma di masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut "abal-abal" alias palsu. Padahal, sebut Abu Bakar, perusahaan telah terdata dan memiliki izin yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak 1993 atas kepemilikan Muhidin Shaleh sebagai pemegang saham.

    "PT Bahana Nusantara dari sisi dokumen kami punya legalitas dan validasi sehingga kemudian ditetapkan sebagai pemenang proyek," kata Abu Bakar. Jika nantinya somasi tersebut tidak ditanggapi dengan serius, kata Abu Bakar, selanjutnya pihak mereka akan menempuh jalur hukum.

    Sebagai pihak yang berada di lingkungan partai politik, lanjutnya, seharusnya PSI DKI berbicara atas dasar bukti yang cukup, bukan melayangkan laporan ke KPK.

    "Sejauh ini pekerjaan belum tuntas, tapi tiba-tiba melakukan laporan (ke KPK). Menurut kami terlalu prematur dan terlalu gegabah, politis, dan tidak ada dasar hukum. Itu dari perspektif kami," tuturnya.

    Abu Bakar menambahkan, untuk jadi pemenang proyek tidak semudah dulu. Sekarang semuanya serba digital sehingga pernyataan yang disampaikan PSI atas dugaan manipulasi telah terbantahkan.

    "Kami menegaskan kenapa PT Bahana Prima Nusantara bisa menang. Karena kami memiliki spesialis (taman) dan kawasan Monas itu adalah taman. Itu bermula dari perencanaan saat sayembara dan kami bisa menata itu," ujar Abu Bakar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.