Kejaksaan Usut Kasus Korupsi Pembangunan SMPN di Bekasi Rp 13,2 M

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengusut dugaan kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru SMPN 3 Karang Bahagia. Dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp13,2 miliar itu melibatkan PT Ratu Anggun Pribumi. 

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari miris melihat kondisi bangunan baru SMPN 3 Karang Bahagia itu. Beberapa bagian bangunan sudah rusak meski sekolah baru dibangun 6 bulan. 

    "Tim kita sudah turun ke lapangan untuk melihat kondisinya secara langsung dan memang keadaannya cukup memprihatinkan ya," katanya di Bekasi, Jumat.

    Sampai saat ini kejaksaan masih terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi itu. Kejaksaan telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi serta konsultan proyek.

    "BPK sendiri juga kan ada temuan tentang adanya pengurangan volume pada proyek tersebut. Makanya, kita masih dalami lagi," ucapnya.

    Mahayu mengatakan saat ini yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk sementara adalah melakukan perbaikan agar bangunan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

    Pihaknya mengaku telah mengagendakan pemanggilan terhadap pelaksana kegiatan pembangunan sekolah tersebut namun tertunda akibat persoalan lain.

    "Sudah kita panggil tapi karena yang bersangkutan tengah berurusan dengan penegak hukum lain jadi tertunda tapi nanti pasti akan diperiksa," ungkapnya.

    Mahayu mengaku penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pelaksana kegiatan pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia terkait kasus dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen negara tidak mempengaruhi penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan pihaknya. "Ya, saya dengar tentang itu, dugaan pemalsuan dokumen negara tapi bagi saya justru akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan tinggal kita berkoordinasi saja dengan Polda," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.