Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

image-gnews
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana (kiri) bersama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kuntadi memberikan keterangan pers soal penetapan tersangka kasus jual beli emas Antam 1,1 triliun, Budi Said di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Kejaksaan Agung menetapkan crazy rich Surabaya Budi Said sebagai tersangka kasus permufakatan jahat pembelian emas Antam. Budi Said diduga bekerja sama dengan pegawai Antam Butik 1 Surabaya untuk membeli emas logam mulia dengan harga lebih murah. Akibatnya, PT Antam ditaksir merugi hingga Rp 1,1 triliun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana (kiri) bersama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kuntadi memberikan keterangan pers soal penetapan tersangka kasus jual beli emas Antam 1,1 triliun, Budi Said di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Kejaksaan Agung menetapkan crazy rich Surabaya Budi Said sebagai tersangka kasus permufakatan jahat pembelian emas Antam. Budi Said diduga bekerja sama dengan pegawai Antam Butik 1 Surabaya untuk membeli emas logam mulia dengan harga lebih murah. Akibatnya, PT Antam ditaksir merugi hingga Rp 1,1 triliun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi. OTT tersebut bermula saat Kejati Bali menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Mereka diamankan karena diduga melakukan pemerasan yang dilakukan oleh KR kepada AN soal investasi yang akan dilakukan oleh AN di daerah Desa Adat Berawa," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 2 Mei 2024.

Dia mengatakan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap KR dan mengamankan AN, seorang pengusaha; serta dua orang lainnya. Mereka ditangkap bersama pelaku di Resto Cassa Eatry di Jalan Raya Puputan Nomor 178 Renon, Denpasar Timur, Denpasar, Bali, hari ini.

Menurut Ketut, KR adalah pejabat Bendesa Adat Berawa Kabupaten Badung. Dia menjelaskan salah satu syarat proses investasi yang dilakukan oleh AN harus mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari KR. Sehingga proses transaksi investasi dapat diproses lebih lanjut.

Dalam kasusnya, KR meminta uang kepada AN sebesar Rp 10 miliar sebagai syarat agar proses transaksi disetujui oleh KR. Berikutnya pada Maret, AN menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada KR di Starbucks Café daerah Kuta. Penyerahan kedua sebesar Rp 100 juta, yang diberikan hari ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bahwa pertemuan AN dengan KR tersebut merupakan penyerahan sejumlah uang yang merupakan bagian dari permintaan KR kepada AN," tutur Ketut. OTT yang dilakukan saat ini, kata dia, merupakan komitmen Kejati Bali dan pemerintah memberantas praktik mafia investasi dan mafia tanah.

Selanjutnya, dari OTT ini, barang bukti yang diamankan bundelan kresek berwarna kuning. Kantong kresek ini berisi amplop yang di dalmnya terdapat uang sebesar Rp 100 juta. Barang bukti lainnya kendaraan Toyota Fortuner, serta dua 2 buah ponsel yang masih diverifikasi.

Ketut mengatakan, Kejati Bali mengambil langkah tegas terhadap pelaku demi menjaga iklim investasi, baik investor di luar dan dalam negeri di Bali, supaya merasa nyaman dan sehat. Selain itu untuk menjaga nama Bali di mata investor diluar negeri. "Menjaga muruah desa adat di Bali agar tidak disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi," katanya.

Pilihan Editor: Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

45 menit lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

3 jam lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.


Infinity8 Bali Hadirkan Solusi Meeting Unik dan Produktif

4 jam lalu

Hotel Infinity8 Bali
Infinity8 Bali Hadirkan Solusi Meeting Unik dan Produktif

Infinity8 Bali menawarkan berbagai pilihan tema meeting unik dan seru yang akan membuat acara Anda jauh dari kata membosankan.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

14 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


Diduga Alami Bali Belly, Wisatawan Australia Kejang dan Dievakuasi dari Bali

20 jam lalu

Wisatawan mancanegara menikmati keindahan pura saat mengunjungi objek wisata Pura Taman Ayun, Badung, Bali, Senin, 18 Maret 2024. Pulau Bali kembali dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia dengan memperoleh predikat The Best Island dalam DestinAsian Readers' Choice Awards. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Diduga Alami Bali Belly, Wisatawan Australia Kejang dan Dievakuasi dari Bali

Ibu wisatawan itu yakin kejang disebabkan oleh rendahnya kadar natrium yang dipicu oleh Bali belly, alias diare pelancong.


Kenali Bali Belly Sebelum Berlibur ke Pulau Dewata, Ini Tips Mencegahnya

21 jam lalu

Ilustrasi diare. lifeworkswellnesscenter.com
Kenali Bali Belly Sebelum Berlibur ke Pulau Dewata, Ini Tips Mencegahnya

Bali belly merupakan diare yang bisa dialami wisatawan asing saat berkunjung ke Bali.


Hakim Vonis Syahrul Yasin Limpo 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Masih Pikir-pikir soal Ajukan Banding

21 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menyebut SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Vonis Syahrul Yasin Limpo 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Masih Pikir-pikir soal Ajukan Banding

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djamaludin Koedoeboen, mengatakan pihaknya masih berpikir akan mengajukan banding atau tidak.


Syahrul Yasin Limpo Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Ini Pertimbangan Hakim

1 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Ini Pertimbangan Hakim

Hukuman terhadap Syahrul Yasin Limpo lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa yang mengajukan hukuman 12 tahun penjara.


Bali Raih Penghargaan Pulau Terbaik Ketiga 2024 dari Travel+Leisure

1 hari lalu

Wisman masih mengunjungi Tanah Lot. Meskipun berkurang, Tanah Lot masih dikunjungi 5.000 wisman per hari. TEMPO/Made Argawa
Bali Raih Penghargaan Pulau Terbaik Ketiga 2024 dari Travel+Leisure

Bali peringkat ketiga, sementara Maladewa dan Phu Quoc di Vietnam berada di atasnya sebagai pulau terbaik di dunia Travel+Leisure.


Hakim Ringankan Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 10 Tahun Penjara karena Alasan Ini

1 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menyebut SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Ringankan Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 10 Tahun Penjara karena Alasan Ini

Syahrul Yasin Limpo divonis 10 tahun penjara, salah satu pertimbangan hakim adalah usia lanjut.