KPU Depok Siap Gelar Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Kota Depok Jawa Barat Nana Shobarna menyatakan kesiapannya menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 meski dalam pandemi Covid-19.

"Kami sudah siap Pilkada Depok digelar pada 9 Desember 2020," kata Nana di Depok, Ahad, 14 Juni 2020.

Tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan mulai 15 Juni 2020. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020.

Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan penyelenggara di daerah, KPU juga melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya mulai 18 Juni 2020, kemudian waktu pelaksanaannya mundur menjadi 24 Juni 2020.

Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula pada 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020.

Sebelumnya, tahapan Pilkada Depok 2020 dan sejumlah daerah lain di Indonesia ditunda oleh KPU RI terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penundaan tersebut dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 yang makin meluas di Kota Depok. Apalagi daerah ini sempat masuk zona merah sejak mewabahnya virus corona tersebut.

Menyikapi penundaan tahapan pilkada tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Adapun penundaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 itu meliputi tahapan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS, tahapan pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.