TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan jumlah penerima bantuan sosial atau bansos tunai di Ibu Kota akan berkurang dibanding sebelumnya. Menurut Riza, yang berkurang adalah kuota penerima manfaat bansos tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Sebelumnya jumlah bantuan dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta 1,3 juta kepala keluarga, sekarang kurang lebih 750 ribu,” kata dia di Balai Kota DKI pada Selasa, 5 Januari 2021.
Menurut Riza, jumlah bantuan sosial (BST) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap, yaitu sekitar 1,1 juta kepala keluarga. Sehingga, total bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang mulanya diberikan kepada 2,45 juta kepala keluarga menjadi sekitar 1,8 juta KK.
Salah satu alasannya, kata Riza, adalah perbaikan data penerima bantuan sosial. Selain itu, kondisi kini sudah berbeda dengan saat pemerintah pusat dan provinsi pertama kali memberikan bansos pada awal pandemi Covid-19.
“Jumlahnya menurun karena memang sudah sejak PSBB diperlonggar kan orang sudah kembali bekerja. Sebelumnya kan banyak sekali yang menerima. Sekarang yang sudah bekerja tak lagi menerima bantuan,” kata Wagub DKI Riza Patria.
Adapun Bansos Tunai akan diberikan selama empat bulan berturut-turut, mulai dari Januari-April 2021. Bantuan sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga itu akan diserahkan melalui Bank BNI oleh pemerintah pusat dan Bank DKI oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan BST merupakan salah satu dari tiga bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Selain BST, ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai.
Baca juga: Seorang Nenek di Depok Meninggal Saat Akan Ambil Bansos di Kelurahan
Penyaluran Bansos Tunai se-Indonesia dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Jokowi di Istana Negara dan dihadiri secara virtual oleh seluruh gubernur pada Senin, 4 Januari 2020. Di Balai Kota Jakarta, kata Anies, hadir 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di mana masing-masing penerima bantuan diwakili oleh 8 KPM.
