Jokowi Minta PPKM Mikro, DPRD DKI Sebut Langkah Terakhir Pemerintah

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga keluar dari gerbang ruang isolasi mandiri bagi warga yang menderita COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya RW 9, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Januari 2021. Program Kampung Tangguh Jaya juga bertujuan dalam penanganan bersama pada warga terpapar virus corona, antara lain melalui penyediaan ruang isolasi mandiri, penyediaan logistik gratis, penjualan Sembako murah, serta penyediaan sumber pangan secara mandiri pada warga terpapar dan terdampak. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Warga keluar dari gerbang ruang isolasi mandiri bagi warga yang menderita COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya RW 9, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Januari 2021. Program Kampung Tangguh Jaya juga bertujuan dalam penanganan bersama pada warga terpapar virus corona, antara lain melalui penyediaan ruang isolasi mandiri, penyediaan logistik gratis, penjualan Sembako murah, serta penyediaan sumber pangan secara mandiri pada warga terpapar dan terdampak. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta penerapan PPKM Mikro jangan asal mengunci suatu kawasan saja. Politikus Demokrat itu menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah tepat untuk menekan penularan Covid-19.  

    "PPKM ini paling tepat menurut saya. Pemerintah ingin penularan Covid-19 bisa ditekan, tapi ekonomi jangan diganggu dilihat dari kebijakan yang terus berganti-ganti nama ini," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 3 Februari 2021.

    Menurut politikus Demokrat itu, penerapan PPKM mikro harus dilakukan secara cermat dan terukur. Pemerintah, kata dia, jangan asal mengunci suatu kawasan untuk menekan kasus Covid-19.

    Sebab, dalam satu kawasan semisal RW, menurut dia, belum tentu semua RT di dalamnya menjadi kawasan rawan penyebaran Covid-19. "Jadi kalau satu RW ada tiga RT yang rawan itu yang diterapkan PPKM mikro. Jangan seluruh RW yang misalnya ada 10 RT semuanya diterapkan kebijakan itu."

    Dengan kebijakan ini, Pemerintah DKI bisa memaksimalkan peran gugus tugas tingkat RW. Dengan melokalisasi kawasan yang dikarantina Pemerintah DKI dan gugus tugas RW bisa lebih fokus mengawasi warga di dalam kawasan PPKM mikro.

    Pemerintah pun nantinya bisa membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti memasang portal agar kawasan yang menerapkan PPKM mikro menjadi satu pintu. Pemerintah juga nantinya harus menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh untuk memeriksa warga yang keluar masuk kawasan itu.

    "Jadi kalau belum bisa support anggaran ke gugus tugas RW, setidaknya sarana dan prasarananya sudah disiapkan pemerintah."

    Selain itu, pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Pemerintah bisa membangun kolaborasi dengan warga untuk saling membantu pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

    "Kuncinya dalam menangani Covid-19 ini kesadaran dan kebersamaan."

    Baca juga: Epidemiolog Sebut Lockdown Weekend Tak Efektif Cegah Penularan Covid-19

    Rencana PPKM Mikro itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas evaluasi PPKM, Rabu, 3 Februari 2021. Dalam rapat itu, Jokowi disebut meminta agar PPKM lebih dapat diefektifkan dengan cara pendekatan berbasis mikro (PPKM mikro) di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.