Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta PPKM Mikro, DPRD DKI Sebut Langkah Terakhir Pemerintah

image-gnews
Warga keluar dari gerbang ruang isolasi mandiri bagi warga yang menderita COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya RW 9, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Januari 2021. Program Kampung Tangguh Jaya juga bertujuan dalam penanganan bersama pada warga terpapar virus corona, antara lain melalui penyediaan ruang isolasi mandiri, penyediaan logistik gratis, penjualan Sembako murah, serta penyediaan sumber pangan secara mandiri pada warga terpapar dan terdampak. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Warga keluar dari gerbang ruang isolasi mandiri bagi warga yang menderita COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya RW 9, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Januari 2021. Program Kampung Tangguh Jaya juga bertujuan dalam penanganan bersama pada warga terpapar virus corona, antara lain melalui penyediaan ruang isolasi mandiri, penyediaan logistik gratis, penjualan Sembako murah, serta penyediaan sumber pangan secara mandiri pada warga terpapar dan terdampak. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta penerapan PPKM Mikro jangan asal mengunci suatu kawasan saja. Politikus Demokrat itu menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah tepat untuk menekan penularan Covid-19.  

"PPKM ini paling tepat menurut saya. Pemerintah ingin penularan Covid-19 bisa ditekan, tapi ekonomi jangan diganggu dilihat dari kebijakan yang terus berganti-ganti nama ini," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 3 Februari 2021.

Menurut politikus Demokrat itu, penerapan PPKM mikro harus dilakukan secara cermat dan terukur. Pemerintah, kata dia, jangan asal mengunci suatu kawasan untuk menekan kasus Covid-19.

Sebab, dalam satu kawasan semisal RW, menurut dia, belum tentu semua RT di dalamnya menjadi kawasan rawan penyebaran Covid-19. "Jadi kalau satu RW ada tiga RT yang rawan itu yang diterapkan PPKM mikro. Jangan seluruh RW yang misalnya ada 10 RT semuanya diterapkan kebijakan itu."

Dengan kebijakan ini, Pemerintah DKI bisa memaksimalkan peran gugus tugas tingkat RW. Dengan melokalisasi kawasan yang dikarantina Pemerintah DKI dan gugus tugas RW bisa lebih fokus mengawasi warga di dalam kawasan PPKM mikro.

Pemerintah pun nantinya bisa membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti memasang portal agar kawasan yang menerapkan PPKM mikro menjadi satu pintu. Pemerintah juga nantinya harus menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh untuk memeriksa warga yang keluar masuk kawasan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi kalau belum bisa support anggaran ke gugus tugas RW, setidaknya sarana dan prasarananya sudah disiapkan pemerintah."

Selain itu, pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Pemerintah bisa membangun kolaborasi dengan warga untuk saling membantu pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Kuncinya dalam menangani Covid-19 ini kesadaran dan kebersamaan."

Baca juga: Epidemiolog Sebut Lockdown Weekend Tak Efektif Cegah Penularan Covid-19

Rencana PPKM Mikro itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas evaluasi PPKM, Rabu, 3 Februari 2021. Dalam rapat itu, Jokowi disebut meminta agar PPKM lebih dapat diefektifkan dengan cara pendekatan berbasis mikro (PPKM mikro) di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

30 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

1 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

1 jam lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

10 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

11 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

13 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.