TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita paling terpopuler di kanal Metro hingga sore ini masih soal kisruh penyelenggaraan ajang balapan Formula E. Setelah diserang politikus PSI, hari ini giliran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang langsung mendatangi Gedung KPK.
Pemprov DKI yang diwakili Inspektorat Wilayah dan Dirut Jakpro datang dengan sebundel dokumen setebal 600 halaman. Mereka menyerahkan dokumen yang berisi informasi lengkap soal Formula E ke KPK.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jakpro, Widi Amanasto berinisiatif mendatangi Gedung KPK didampingi dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.
Berita terpopuler kedua adalah soal usulan DPRD DKI yang menginginkan menghapus anggaran biaya operasional TGUPP. Wagub DKI Riza Patria mengatakan keberadaan TGUPP merupakan tim yang membantu kerja-kerja gubernur.
Riza Patria mengatakan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP merupakan warisan dari gubernur sebelumnya.
"Itu merupakan bagian dari tim Gubernur, tim Provinsi yang membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja, percepatan, namanya juga tim percepatan," kata Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 9 November 2021.
Berikut tiga berita terpopuler di kanal Metro Tempo.co yang paling banyak dibaca.
1. Bambang Widjojanto Dampingi Pemprov DKI Antar Berkas Formula E ke Gedung KPK
Mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto yang kini menjabat di TGUPP mendorong agar seluruh dinas dan BUMD yang menangani balap Formula E bersikap transparan dan terbuka.
Menurut Bambang Widjojanto Pemprov DKI sejauh ini sudah mencoba transparan soal penyelenggaraan Formula E. Sehingga, pihaknya mendukung upaya JakPro sebagai pihak penyelenggara Formula E menyerahkan dokumen lengkap tentang Formula E.
Bambang menjelaskan transparansi diperlukan agar proses di KPK bisa segera tuntas, sehingga pihak Jakpro dapat lebih fokus untuk memberikan perhatian pada pelaksanaan Formula E.
Baca berita selengkapnya disini
2. Dana Operasional TGUPP Hendak Distop, Wagub DKI Singgung Warisan Gubernur Sebelumnya
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak menyetujui usulan penghapusan anggaran operasional TGUPP seperti yang diusulkan DPRD DKI. Menurut Riza Patria, tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) tetap diperlukan karena selama ini cukup berperan membantu kerja-kerja Gubernur.
"Itu merupakan bagian dari tim Gubernur, tim Provinsi yang membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja, percepatan, namanya juga tim percepatan," kata Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 9 November 2021.
Wagub DKI Riza Patri juga menyinggung keberadaan TGUPP yang merupakan warisan dari era gubernur sebelumnya, Menurut Riza Patria, kehadiran Tim TGUPP dirasa penting dan tak bisa dihapus begitu saja.
Baca berita selengkapnya disini
3. DPRD DKI Rekomendasikan Setop Dana Hibah untuk Bamus Betawi Mulai 2023
Berita soal DPRD DKI yang menginginkan dana hibah untuk Bamus Betawi dihentikan, juga banyak menarik pembaca.
Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai selama ini kegiatan Bamus Betawi tidak transparan. Namun, menurut Mujiyono, bantuan untuk Bamus Betawi bukannya dihentikan, namun dialihkan dalam bentuk lain.
"Kami bukan kasih hibah uang, tapi berupa kegiatan mulai 2023 supaya kita transparan, jelas kegiatannya," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 8 November 2021.
Menurut Mujiyono mulai tahun depan ormas Betawi tak perlu mengajukan proposal dana hibah. Menurut dia, ormas Betawi dapat mengikuti kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Baca selengkapnya disini
