TEMPO.CO, Jakarta - Program sumur resapan atau drainase vertikal besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tak cocok diterapkan di seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, hal itu disebabkan kontur tanah di Jakarta berbeda-beda.
Nirwono mengatakan wilayah yang tidak bisa dibuatkan sumur resapan, antara lain seluruh bagian utara dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
"Di sana praktis tidak bisa karena kedalaman air tanah yang dangkal, sehingga tidak guna dibangun sumur resapan, itu pun di lokasi-lokasi yang bukan cekungan, tidak dekat kali atau sungai dan kanal," ujar Nirwono saat dihubungi, Sabtu, 13 November 2021.
Sumur resapan hanya cocok dibuat di bagian selatan dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Walaupun bisa dibuat sumur resapan, Nirwono mengatakan vertical drainage bukan solusi penanganan banjir Jakarta.
Jika Pemprov DKI ngotot tetap ingin melanjutkan program vertical drainage, Nirwono menyarankan program itu jangan menggunakan APBD. Namun diserahkan kepada masing-masing warga untuk membangun sendiri sumur resapan di halaman rumahnya.
"Lebih baik dana pembuatan sumur resapan digunakan untuk mengatasi banjir seperti menata bantaran kali, merevitalisasi situ/danau/embung/waduk, merehabilitasi saluran kota, menambah RTH baru, merestorasi kawasan pesisir pantura Jakarta," kata Nirwono.
Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Anies mengatakan Pemprov DKI akan memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki sumur resapan.
Saat ini, Anies mengatakan sumur resapan telah dibangun di seluruh kantor wali kota, kecamatan, dan kelurahan.
Baca juga: Sindiran Gembong PDIP Soal Anggaran Sumur Resapan Anies: Coba Dibeliin Cendol
