Wagub Apresiasi Acara Reuni 212 tidak Berlangsung di DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi keputusan Persaudaraan Alumni 212 yang akan menggelar Reuni 212 tidak di Jakarta, melainkan di Pondok Pesantren Azzikra, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Alhamdulillah, informasi yang kami terima teman-teman panitia sangat bijak dan adil, mencari solusi, yaitu berdasar informasi yang kami terima, akan diadakan di tempat Ustad Arifin Ilham di Pondok Pesantren Azzikra," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin malam, 29 November 2021, seperti dikutip Antara.

PA 212 memutuskan menyelenggarakan Reuni 212 di Pondok Pesantren Azzikra karena kawasan Monumen Nasional (Monas) masih belum dibuka untuk umum. Selain itu, rencana menggelar di lokasi alternatif, di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, tak kunjung mendapat izin keramaian dari kepolisian lantaran tidak ada rekomendasi dari Satgas Covid-19.

"Kan Polda juga harus ada izin dari Satgas COVID-19, Satgas COVID-19 juga harus mempertimbangkan kalau diberi izin, khawatir ada penularan dan sebagainya, terus bagaimana ketertiban umum dan lainnya," ujar Riza.

Riza menyebut pemilihan lokasi Reuni 212 di Pesantren Azzikra adalah pilihan baik dari para panitia acara di tengah keinginan untuk berkumpul para simpatisan Reuni 212. "Ini keputusan yang sangat baik dan bijak, tidak dilaksanakan di tengah kota yang masih ramai, tidak mengganggu ketertiban umum, insya Allah tidak akan disusupi, kalau di pondok pesantren di masjid insya Allah aman, damai dan pasti mendapat Ridha Allah SWT," katanya.

Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif sebelumnya menggelar rapat bersama Pemprov DKI untuk membahas izin Reuni 212 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2021. Rencana tersebut terganjal izin dari pihak Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.

Dalam surat panggilan rapat tersebut, rapat bersama Pemprov DKI itu dipimpin Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko. Rapat digelar sebagai tindak lanjut dari permohonan PA 212 yang ingin mengadakan aksi Reuni 212.

Dalam rapat tersebut turut diundang Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran, Wali Kota Jakarta Pusat dan beberapa kepala SKPD Pemprov DKI Jakarta. Surat bernomor 1435/-1.782 itu juga ditembuskan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Polda Metro Jaya belum memberi izin perihal Reuni 212. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar E. Zulpan mengatakan izin belum diberikan lantaran pihak panitia belum dapat memenuhi persyaratan administrasi.

Menurut Zulpan, panitia Reuni 212 sempat mengajukan izin pada Kamis, 18 November 2021. Namun belum diberikan rekomendasi karena kelengkapan administrasi belum dipenuhi.

Adapun syarat administrasi yang dimaksud mulai dari proposal kegiatan sampai surat rekomendasi dari Satgas COVID-19. Salah satu yang belum dipenuhi oleh panitia Reuni 212 adalah rekomendasi tersebut.

Baca juga:

Reuni 212 Batal Digelar di Patung Kuda, Dipindahkan ke Bogor Secara Terbatas