KPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi

Reporter:
Editor:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi menonton televisi. Shutterstock.com

    Ilustrasi menonton televisi. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta Kawiyan mengajak para juru dakwah dan mubalig untuk mengkritisi tayangan-tayangan televisi. Tujuannya memberikan pengarahan dan membimbing umat (masyarakat) agar memperoleh manfaat dalam menonton televisi.

     

    "Masyarakat butuh bimbingan untuk memilih atau menonton, bahkan untuk tidak sama sekali menonton televisi. Sebab, tidak semua tayangan televisi punya nilai positif dan manfaat untuk penonton," ujar Kawiyan dalam Literasi Media untuk Juru Dakwah yang diselenggarakan KPID Provinsi DKI Jakarta dan Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) Provinsi DKI Jakarta, dikutip dari Berita Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021.

    Literasi Media untuk Juru Dakwah ini diikuti sekitar 100 calon juru dakwah atau mubaligh yang mengikuti Pendidikan Kader Mubaligh (PKM) KODI Provinsi DKI Jakarta.

    Kawiyan mengatakan para juru dakwah atau mubalig punya peran yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih tontonan di televisi. Sebab, mereka sering berdakwah di tengah masyarakat, khususnya di hadapan kaum ibu. Sedangkan kaum ibu beperan sentral dalam keluarga untuk membimbing putra-putri.

    Sementara itu, Ketua KODI Provinsi DKI Jakarta, Jamaluddin F Hasyim, menilai sampai saat ini sebagian besar stasiun televisi masih sering menayangkan infotainment yang berisi gosip atau gibah.

    "Tayangan infotainment yang berisi gosip dan gibah itu bukan hanya tidak bermanfaat tetapi juga merusak masyarakat karena apa yang disampaikan penuh rekayasa, ada unsur isu-isu pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik," tegas Jamaluddin.

    Jamaluddin mengajak para pendakwah dan masyarakat umum untuk membantu KPI dengan cara ikut mengawasi konten-konten siaran televisi. Caranya dengan melapor jika menemukan tayangan yang yang tidak sehat, tidak edukatif, dan berisi konten negatif.

    Baca juga:

    Dibebastugaskan, Pegawai KPI Korban Pelecehan Kini Dapat Surat Penertiban


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.