Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah dan 70 Pemimpin Lintas Agama Kumpul di Bogor Bahas Perubahan Iklim

Reporter

image-gnews
Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMuhammadiyah bersama dengan organisasi Ashoka Indonesia mengumpulkan 70 pemimpin lintas agama untuk menggagas perubahan demi mengatasi krisis iklim lewat acara "Faith Inspired Changemaking Initiatives" (FICI).

"Dengan jumlah umat beragama dan berkeyakinan di Indonesia lebih dari 90 persen, maka spiritualitas agama menjadi sangat strategis untuk memitigasi dan mencegah dampak perubahan iklim," kata Direktur Program Eco Bhinneka dari Muhammadiyah, Hening Parlan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022 seperti dikutip dari Antara.

FICI berlangsung pada 26-30 Agustus 2022 di Bogor, Jawa Barat dengan dihadiri 70 pemimpin agama dan komunitas iman dari 17 provinsi dan 30 kabupaten di Indonesia. Acara ini diharapkan bisa mempererat persatuan komunitas lintas iman dan gerakan lingkungan hidup sehingga mendorong kepedulian masyarakat lebih luas akan krisis iklim di Indonesia.

Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara, Nani Zulminarni, menjelaskan inisiatif tersebut dilakukan karena krisis iklim pun tidak memandang agama. Menurut dia, agar umat manusia dapat bertahan semua harus memiliki cara pandang tentang hidup berkelanjutan. "Dan kita butuh kolaborasi antarumat beragama," katanya.

Para peserta yang hadir antara lain adalah perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wanita Katholik RI, Gereja Kalimantan Evangelis, Gereja Protestan Indonesia Barat, Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia (MATAKIN), Parishada Hindu, Buddha Tzu Chi dan organisasi afiliasi agama dan kepercayaan lain.

Organisasi lingkungan yang tidak berbasis agama juga hadir seperti organisasi lingkungan dari Kalimantan Barat Gemawan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), organisasi nelayan perempuan dari Demak Puspita Bahari, aktivis sungai Prigi Arisandi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan lainnya.

"Gerakan lingkungan harus terus terhubung dengan gerakan-gerakan lain yang sudah ada karena itu jembatan yang dibangun lokakarya FICI antara gerakan lingkungan dan gerakan keagamaan, amat penting," kata Manajer Kampanye WALHI, Parid Ridwanuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan dari akademisi hadir perwakilan dari Universitas Indonesia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pusat Studi Islam UIN Yogyakarta, Universitas Binus University dan berbagai pesantren.

Selanjutnya dari organisasi kepemudaan hadir perwakilan Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, penggerak pengolahan sampah elektronik Rafa Jafar dan lainnya.

Baca juga: Kemenkeu: Masalah Perubahan Iklim di Indonesia Besar, Tak Bisa Andalkan Uang Pemerintah

 

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

12 jam lalu

Kilang LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat. ANTARA/HO-BP Tangguh
Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

12 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

22 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

1 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

2 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

2 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyebut seharusnya polisi mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gilbert Lumoindong


Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, KLHK Prioritaskan Pembatasan Gas HFC

2 hari lalu

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan KH Abdullah Syafei, Kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kendaraan bermotor menyumbang 47 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Ibu Kota sehingga akan dilakukan pembatasan lalu lintas kendaraan.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, KLHK Prioritaskan Pembatasan Gas HFC

Setiap negara bebas memilih untuk mengurangi gas rumah kaca yang akan dikurangi atau dikelola.


MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

2 hari lalu

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.
MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

Sebelumnya MK menolak seluruh permohonan sengketa pilpres 2024 dadi Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.


Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

3 hari lalu

PJ Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali (baju merah) menerima aspirasi masyarakat yang menuntut penyetopan izin tambang dan mengevaluasi izin yang terbit di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin, 22 April 2024. Tempo/Servio Maranda
Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.