PSI Minta Ada Proses Transparan Tentukan Usulan Penjabat Gubernur DKI dari DPRD

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 26 April 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengusulkan DPRD membentuk Panitia Seleksi khusus dalam penentuan nama usulan Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Walaupun tidak ada instruksi spesifik dari Kemendagri, logikanya kami bisa bandingkan dengan pemilihan pengganti Wakil Gubernur kemarin sampai dibentuk Pansel tersendiri. Masa untuk jabatan Gubernur kita tidak ada mekanisme rinci,” kata Anggara dalam kerangan tertulis, Ahad, 4 September 2022.

Ara sapaan akrab Anggara mengatakan bahwa dengan dibentuknya Pansel memungkinkan ada proses demokratis untuk mendapatkan nama berkualitas.

“Dengan membentuk Pansel kita bisa pastikan peran yang proporsional dari setiap partai, bisa ada mekanisme uji kompetensinya. Sampai keluar tiga nama usulan itu juga jelas prosesnya bagaimana,” ujarnya.

Selain itu, Ara berharap di waktu yang sempit ini, masyarakat umum juga dapat dilibatkan dalam penentuan nama kandidat Pj Gubernur.

“Waktunya memang sudah tipis, tapi bukan berarti kita mengabaikan suara dari masyarakat. Jika dari Kemendagri tidak ada  mekanisme usulan publik, kami harap DPRD bisa menginisiasi ini,” kata Ara.

Muncul nama Bahtiar dari  Kemendagri

Sebelumnya, Pengamat politik yang juga pemerhati pemilu Jerry Sumampouw menyarankan agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur Anies Baswedan sebaiknya dari internal Kementerian Dalam Negeri karena pejabat internal Kemendagri sangat memahami persoalan pemerintah daerah.

Jadi, menurut saya, sangat tepat kalau Pj. Gubernur DKI Jakarta diisi oleh orang dari Kemendagri sebab mereka ini lebih paham persoalan di setiap pemerintah daerah," kata Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.

Selain itu, kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini, sosok Pj Gubernur haruslah orang benar-benar memahami sekaligus berpengalaman di bidang birokrasi. Dengan bekal tersebut, mereka dapat langsung bekerja tanpa harus belajar ketika mendapat tugas.

"Orang yang paham birokrasi pemerintah daerah 'kan hanya orang-orang Kemendagri. Jadi, ketika dipercaya menjabat Pj Gubernur orang Kemendagri ini bisa langsung kerja tak perlu belajar lagi, mengingat waktu menjadi Pj. Gubernur DKI hanya 2 tahun," kata Jerry.

Di lain sisi, Pj Gubernur DKI juga akan menghadapi tahun politik saat menjalankan roda pemerintahannya nanti. Oleh karena itu, Pj. Gubernur DKI haruslah sosok yang netral dan tidak memiliki kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya kira sosok Pj Gubernur DKI ini harus benar-benar orang dari birokrasi murni. Nah, sosok itu ada di internal Kemendagri," katanya.

Mengenai sosok tersebut, Jeirry mengomentari munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang dinilai dapat menduduki kursi Pj Gubernur DKI Jakarta. "Kalau saya berpendapat sangat tepat kalau Kemendagri menugaskan Pak Bahtiar untuk jadi Pj Gubernur DKI walaupun nantinya Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menentukan," ucapnya.

Baca juga: Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Dibahas September

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

36 menit lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

1 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?


Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

1 jam lalu

Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

Sejak 2019. sudah 3 kali di periode 2 Jokowi telah reshuffle kabinet, kapan saja? Siapa yang diganti saat itu?


Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

2 jam lalu

Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi punya kalkulasinya sendiri sebelum memutuskan mengocok ulang menteri Kabinet Indonesia Maju.


Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

2 jam lalu

Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

Gubernur Bali I Wayan Koster baru-baru ini mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lihat koleksi mobil dirinya di sini!


Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

3 jam lalu

Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

Bendungan Tamblang diresmikan Jokowi kemarin menggunakan teknik Inti Aspal dan sempat ditemukan terowongan kuno.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

3 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

4 jam lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

4 jam lalu

Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

Presiden Jokowi menggelar pertemuan besar pertama dengan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn di Istana Negara, sejak Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023.


Istana Buka Suara soal Rencana Jokowi Kirim Jenderal ke Myanmar

5 jam lalu

Istana Buka Suara soal Rencana Jokowi Kirim Jenderal ke Myanmar

Jokowi berencana mengutus seorang jenderal untuk berbicara dengan para pemimpin Junta Myanmar.