TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Michael Rolandi Cesnanta Brata sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta. Usai dilantik hari ini, Michael langsung berangkat menuju Grand Cempaka Resort, Jawa Barat guna mengikuti rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023.
"Pak Pj Gubernur meminta saya langsung mengawal penyusunannya," kata dia dalam pesan teksnya kepada Tempo, Kamis, 10 November 2022.
Hari ini DPRD DKI mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2023. Kepala BPKD diagendakan menghadiri rapat kerja dengan Komisi C Bidang Keuangan DPRD.
"Kebetulan siang ini juga membahas alokasinya BPKD," ujar Michael.
Hari ini Heru melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di pemerintahan DKI hari ini. Michael menggantikan posisi Edi Sumantri yang didapuk menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Sementara sembilan pejabat lainnya adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalami Kepala BPKD Michael Rolandi Cesnanta Brata yang baru dilantik bersama 10 Pejabat Tinggi Pratama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 November 2022./Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Michael bukan orang baru di BPKD. Dulu dia menjabat Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta sejak 2015. Michael pernah bekerja bersama Heru yang pernah duduk di kursi Kepala BPKAD.
Dia lantas menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD menggantikan Heru pada Juli 2017. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Heru sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Karier Michael di Ibu Kota kemudian berpindah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menunjuk dia sebagai Kepala Inspektur Jakarta. Akan tetapi, dia dicopot pada 9 Oktober 2020. Pengganti Michael di Inspektorat DKI adalah mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefuloh Hidayat.
Dalam pelantikan 11 pejabat tinggi pratama di Balai Kota, Kamis pagi, Heru Budi berharap pejabat yang baru dilantik untuk mampu bekerja lebih cepat, tepat dan profesional sesuai koridor hukum dan perundangan-undangan yang berlaku, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh unsur terkait.
"Selanjutnya, saya harapkan dalam melaksanakan APBD harus sesuai aturan yang benar, penuh kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi, melakukan eksekusi tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga Jakarta. Bangun suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif dalam sebuah tim kerja yang solid," kata Heru Budi.
Baca juga: Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI, Ini Kata Heru Budi Hartono
