TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim masih menunggu hasil rapat Pemkot Jakarta Utara dengan PT Jawa Barat Indah (JBI) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) soal dugaan puluhan ruko serobot bahu jalan di Pluit.
Ali Maulana belum bisa memberikan tanggapan yang lengkap soal penyerobotan yang dipersoalkan oleh Ketua RT 011/RW 03 Pluit Riang Prasetya itu. Ia meminta publik untuk bersabar, karena dirinya perlu mengkaji masalah itu secara menyeluruh.
Dugaan penyerobotan bahu jalan dan saluran air yang merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum itu oleh deretan rumah toko (ruko) itu terjadi di Jalan Niaga RT 011/RW 03 Pluit Kecamatan Penjaringan.
"Kita harus kaji secara menyeluruh," kata Ali di acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove di Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023 seperti dikutip dari Antara.
Senin kemarin, Pemerintah Kota Jakarta Utara telah merapatkan persoalan itu dengan PT Jawa Barat Indah (JBI) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
Menurut Ali Maulana, rapat itu terutama membahas masalah izin dan rancang bangun (site plan) yang ada di lokasi tersebut. "Kami terus jalani ini supaya nanti informasinya lengkap, sementara belum saya sampaikan karena rapatnya baru tadi siang," kata Ali.
Sebelumnya, Ketua RT 011/RW 03 Pluit Riang Prasetya mempersoalkan adanya bangunan ruko yang menempati ruang Jalan Niaga, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, yang semula diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum).
Total jumlah ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dipersoalkan oleh Ketua RT tersebut berjumlah 42 unit. Ruko tersebut berada di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan.
Rapat koordinasi teknis secara intensif pun digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan agenda pengumpulan data dan dokumen.
Pihak PT Jawa Barat Indah dan PT Jakpro (Perseroda) turut dilibatkan dalam rapat dengan fasilitator dari Pemerintah Kota Jakarta Utara tersebut karena JBI merupakan pengembang ruko.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dulunya Badan Pengelola Lahan (BPL) Pluit merupakan pihak yang menerima lahan yang telah diserahkan PT JBI untuk fasos-fasum.
Selain merapatkan persoalan dengan pihak terkait ini, Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan juga tengah mempersiapkan rekomendasi teknis (rekomtek) sebagai dasar pemberian Surat Peringatan (SP) pembongkaran jika ternyata terjadi pendudukan fasos-fasum oleh bangunan ruko di Jalan Niaga.
Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Utara Jogi Harjudanto dalam keterangannya di Jakarta Utara, Sabtu, mengatakan SP pembongkaran akan diberikan jika telah dipastikan bagian bangunan ruko menduduki fasos fasum yang berdampak penyempitan ruang milik jalan.
Seperti saluran air hingga jalur pedestrian berdiri tanpa memiliki izin dan tidak memiliki alas hak (sertifikat). "Kami perkirakan rekomtek itu akan rampung dalam satu atau dua hari ke depan," katanya.
Selanjutnya ditindaklanjuti Satpol PP Kota Jakarta Utara dengan mengeluarkan SP pembongkaran bangunan yang mengambil ruang untuk fasos-fasum di Jalan Niaga Pluit itu.
Pilihan Editor: Heru Budi Minta Pemilik Ruko Bongkar Sendiri Bangunan yang Berdiri di Bahu Jalan di Pluit
