Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta Kembali Mencuat, Heru Budi: Tanya Ancol

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Logo baru Ancol. TEMPO/Hilman
Logo baru Ancol. TEMPO/Hilman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalah yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol bukan menjadi urusannya. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berpelat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.

“Urusan Ancol, tanya Ancol,” kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Sebelumnya, persoalan di PT Pembangunan Jaya Ancol kembali mencuat setelah Direktur Utama PT. Mata Elang International Stadium (MEIS) Hendra Lie mempersoalkan kerja sama antara Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) ihwal pembangunan Music Stadium di gedung Ancol Beach City, Jakarta Utara. 

Hendra mengklaim, perusahaannya telah merugi sekitar Rp 300 miliar akibat adanya sengketa antara Ancol dan PT WAIP selama 13 tahun. "Investasi lebih dari Rp 300 miliar seakan melayang begitu saja," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 5 Juni 2023. 

Dalam keterangan tersebut juga tertera pernyataan eks Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Ancol, Thomas Trikasih Lembong, yang mengungkap sejumlah masalah Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Tempo mengutip pernyataan yang disebut bersumber dari Thomas itu bahwa banyaknya proyek mangkrak di Ancol. 

Setelah berita tayang, Thomas mengklarifikasi bahwa ia tak pernah membuat pernyataan tertulis mengenai Ancol untuk kemudian dipublikasikan. "Saya tidak pernah memberikan keterangan tertulis kepada Tempo.co seperti yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut," ujar dia dalam surat keberatan yang dikirim kepada Tempo, Jumat, 9 Juni 2023.

Komunikasi terakhir Tempo dengan Thomas terjadi pada tahun lalu. Dilansir dari pemberitaan Tempo.co pada 12 Agustus 2022, Thomas Lembong pernah membocorkan maraknya proyek mangkrak di kawasan wisata Ancol saat wawancara daring dengan Tempo. Menurut dia, berbagai proyek tampak tak terurus karena ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Soal masalah pembangunan proyek Music Stadium, Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Ancol. Dugaan maladministrasi itu sehubungan dengan perjanjian kerja sama antara Ancol dengan pihak pelaksana proyek Music Stadium. 

Dilansir dari Koran Tempo edisi 8 Mei 2023, Kepala Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Nomor B/353/LM.08-34/0173/2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. 

Menurut dia, pihaknya telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI, dan Direktur Utama Ancol. "Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan," kata Najih pada 3 Mei 2023. 

Najih membeberkan, semula Ancol bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium. Perjanjian ini tertuang di akta notaris Nomor 50 tertanggal 10 Agustus 2004. Pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan.

Akan tetapi, PT PBCS tak bisa merampungkan proyek dan dianggap wanprestasi, hingga akhirnya kontrak kerja sama dengan Ancol diputus. Ancol lantas meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Itu artinya, hak dan kewajiban PT PBCS dialihkan kepada PT WAI. 

PT WAI pun gagal memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai perjanjian. Ancol lantas menggandeng lagi perusahaan lain, PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), untuk mengerjakan proyek Music Stadium. Namun, kerja sama ini tidak dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan.

Najih menyebut perjanjian kerja sama yang menyimpang dari prosedur itu berpotensi merugikan keuangan negara. PT WAIP diketahui masih memiliki piutang terhadap Ancol pada 2014-2020, yang belum juga terbayarkan hingga hari ini. 

Perusahaan itu juga belum melunasi pajak bumi dan bangunan pada 2017-2019. "Bagi Ombudsman, apabila terjadi maladministrasi, itu bisa jadi ada potensi perbuatan melanggar hukum yang lain," ujarnya dilansir dari pemberitaan Koran Tempo. 

Klarifikasi Ancol 
Senior Vice President Corporate Secretary & Investor Relations Ancol Agung Praptono membantah adanya dugaan pelanggaran sehubungan dengan pengalihan kerja sama proyek Music Stadium kepada PT WAIP. Dia menjelaskan hubungan kerja sama antara Ancol dengan PT WAIP mencakup pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian Music Stadium. 

"Dan sampai dengan saat ini, terhadap kerja sama tersebut tidak pernah ada keputusan atau ketetapan pengadilan manapun yang memerintahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut," terang dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Selasa, 6 Juni 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Ombudsman RI melalui Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah memeriksa Ancol guna menindaklanjuti laporan PT MEIS. PT MEIS, lanjut Agung, mengadu lantaran menganggap tidak jelasnya keterbukaan informasi Ancol mengenai kerja sama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian Music Stadium dari PT WAIP kepada PT MEIS. 

Agung memastikan PT MEIS tak memiliki kerja sama kontrak apapun dengan Ancol. Perusahaan yang bergerak di bidang hiburan itu hanya memiliki hubungan hukum dengan PT WAIP karena urusan sewa tempat. 

"PT MEIS hanya memiliki hubungan hukum dengan PT WAIP melalui suatu perjanjian sewa menyewa yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT WAIP kepada PT MEIS," kata Agung. 

Pilihan Editor: Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta Kembali Mencuat

Catatan koreksi: Artikel ini mengalami perbaikan pada Kamis, 15 Juni 2023 pukul 23.35 WIB. Pernyataan soal masalah di tubuh Ancol yang disebut bersumber dari eks Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Ancol, Thomas Trikasih Lembong, dihapus. 

Judul artikel juga diubah dari semula 'Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah & Konflik Internal Ancol, Heru Budi: Tanya Ancol' menjadi 'Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta Kembali Mencuat, Heru Budi: Tanya Ancol'. 

Berikut isi laporannya sebelum perbaikan: 
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalah yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol bukan menjadi urusannya. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berpelat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.

“Urusan Ancol, tanya Ancol,” kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Sebelumnya, Eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong membongkar sejumlah masalah yang ada di tubuh perusahaan Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek tersebab konflik internal. Menurut dia, pengelolaan operasional aset mal ini dipegang dua pengusaha yang berkongsi.

ABC Mall jadi sorotan Ombudsman
"Padahal, dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional, lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 5 Juni 2023.

Masalah pembangunan ABC Mall ini pun menjadi sorotan Ombudsman RI. Thomas Lembong menyebut, lembaga pengawas itu telah menerbitkan surat rekomendasi ihwal adanya maladministrasi perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak.

Ombudsman, lanjut dia, menemukan terdapat aset negara yang di-appraisal secara sepihak. Padahal, diduga ada kerugian keuangan negara. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut tak merespons temuan tersebut.

Mohon maaf atas kekeliruan tersebut.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Besok Ancol Gratiskan Tiket Khusus Pengunjung tanpa Kendaraan Bermotor, Dukung Program Cegah Polusi Udara

41 menit lalu

Sejumlah pengunjung bermain di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket masuk gratis bagi pengunjung selama bulan Ramadhan yakni hingga 20 April mendatang yang berlaku pada pukul 17.00 WIB - 23.00 WIB, namun tiket tidak termasuk untuk kendaraan dan unit rekreasi di area Ancol. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Besok Ancol Gratiskan Tiket Khusus Pengunjung tanpa Kendaraan Bermotor, Dukung Program Cegah Polusi Udara

Tiket gratis masuk Ancol itu berlaku pada Selasa besok pukul 06.00 sampai 18.00.


Kebocoran Pipa Tua di Petamburan, PAM Jaya Lakukan Uji Forensik

15 jam lalu

Petugas sedang memperbaiki pipa PAM bocor di Jalan Petamburan IV, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 23 September 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang
Kebocoran Pipa Tua di Petamburan, PAM Jaya Lakukan Uji Forensik

PAM Jaya melakukan uji forensik pasca kejadian kebocoran pipa di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.


DKI Jakarta Akan Jadi Daerah Khusus Jakarta, Begini Prosesnya Menggelinding

1 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
DKI Jakarta Akan Jadi Daerah Khusus Jakarta, Begini Prosesnya Menggelinding

Heru Budi mengatakan, RUU Daerah Khusus Jakarta ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Belum masuk prolegnas tahun ini.


Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

2 hari lalu

Pengunjung menyaksikan pertunjukan video mapping di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 24 April 2023. Pemprov DKI mengadakan pagelaran Monas Week dan Pentas Seni Monas dengan menampilkan berbagai macam pertunjukan di antaranya air mancur menari, video mapping, dan penampilan musik sebagai bentuk hiburan masyarakat pada libur Lebaran. ANTARA/M Risyal Hidayat
Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

Daerah Khusus Jakarta jadi nama baru DKI Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Apa dampaknya?


DKI Jakarta Diganti DKJ, Heru Budi Sebut Dewan Regional Jabodetabekjur Akan Dipimpin Wapres

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan kerja di Rumah Pangan UMKM Masyarakat Pesisir, Jl. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional No. 1 RT 6/RW 11, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DKI Jakarta Diganti DKJ, Heru Budi Sebut Dewan Regional Jabodetabekjur Akan Dipimpin Wapres

Heru Budi mengatakan saat DKI Jakarta diganti DKJ, ada sejumlah pembangunan konektivitas yang perlu disinergikan dengan Bodetabekjur.


JIS Batal Jadi Venue Pembukaan Piala Dunia U-17, Ini Kata Heru Budi

4 hari lalu

Foto udara Jakarta International Stadium (JIS) berlangsung di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengatakan bahwa PSSI dan FIFA telah menyepakati venue Piala Dunia U-17 akan diadakan di Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
JIS Batal Jadi Venue Pembukaan Piala Dunia U-17, Ini Kata Heru Budi

Sebagai pengelola JIS, saat ini Jakpro tengah mengebut renovasi yang dituntut agar stadion itu dapat menjadi venue Piala Dunia U-17.


Pemprov DKI Benarkan Ada Pungli di Subsidi Pangan Murah

4 hari lalu

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin, 3 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana
Pemprov DKI Benarkan Ada Pungli di Subsidi Pangan Murah

Dinas KPKP DKI Jakarta mewajibkan warga membawa KTP dan KK saat antre subsidi pangan murah untuk menghindari pungli


Soal Kampung Bayam, Jaringan Rakyat Miskin Kota: Pemprov DKI Tinggalkan Jalan Dialog

5 hari lalu

Anak-anak bermain ayunan pada fasilitas bermain Kampung Susun Bayam, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Soal Kampung Bayam, Jaringan Rakyat Miskin Kota: Pemprov DKI Tinggalkan Jalan Dialog

Jaringan Rakyat Miskin Kota membandingkan dengan dengan era sebelumnya saat warga Kampung Bayam rutin diajak berdialog oleh dinas.


Eks Warga Kampung Bayam Cabut Gugatan ke Pemrov DKI dan Jakpro Meski Sudah 4 Kali Persidangan

5 hari lalu

Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda di depan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu 20 September 2023. Pemda DKI meminta Eks warga Kampung Bayam pindah sebelum Piala Dunia U-17 2023 dihelat pada 10 November-2 Desember. Eks warga Kampung Bayam memilih tinggal di tenda-tenda yang dipasang di depan JIS sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Warga yang huniannya digusur demi pembangunan JIS ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum sepakat soal harga sewa. TEMPO/Subekti.
Eks Warga Kampung Bayam Cabut Gugatan ke Pemrov DKI dan Jakpro Meski Sudah 4 Kali Persidangan

Pengacara LBH Jakarta selaku kuasa hukum eks Kampung Bayam mengatakan gugatan dicabut setelah mempertimbangkan nasihat majelis hakim.


Eks Warga Kampung Bayam Cabut Gugatan ke Pemprov DKI dan Jakpro, Alasannya ...

5 hari lalu

Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda di depan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu 20 September 2023. Pemda DKI meminta Eks warga Kampung Bayam pindah sebelum Piala Dunia U-17 2023 dihelat pada 10 November-2 Desember. Eks warga Kampung Bayam memilih tinggal di tenda-tenda yang dipasang di depan JIS sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Warga yang huniannya digusur demi pembangunan JIS ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum sepakat soal harga sewa. TEMPO/Subekti.
Eks Warga Kampung Bayam Cabut Gugatan ke Pemprov DKI dan Jakpro, Alasannya ...

Eks warga Kampung Bayam mencabut gugatan mereka terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro)