Ragam temuan Bima Arya saat turun lapangan
Saat melakukan verifikasi, Bima menemukan nama dalam data yang dipegangnya itu beralamat di sebuah kontrakan kosong dan kos-kosan kosong ataupun kosan yang dihuni oleh para pekerja. Dari hasil temuan tersebut, Pemerintah Kota Bogor pun akan melakukan investigasi secara menyeluruh di seluruh sekolah.
"Saya juga akan ke Disdukcapil akan ke Disdik, kita akan audit semua sistemnya bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting bagi sekolah. Disdik, Disdukcapil akan kita audit semua," kata Bima.
Saat melakukan verifikasi, Bima juga menerima aduan warga, seorang pemilik warung nasi yang sudah tinggal tiga tahun di Jalan Kantor Batu setelah sebelumnya tinggal di Jalan Paledang. Meski lokasi tempat tinggalnya dekat dengan SMAN 1 Kota Bogor, namun anak ibu yang sempat berada di urutan atas PPDB jalur zonasi tiba-tiba tersisih.
"Tadi ada anak di situ yang rumahnya dekat tapi tidak kebagian ya karena terlempar dari yang jauh, kalau seperti ini kan enggak benar sistem zonasi ini, yang masuk di sekolah-sekolah di pusat kota ini ya sebagian besar yang rumahnya jauh. Bahkan ada yang dari pinggiran," kata Bima.
Dari hasil verifikasi dan cek lapangan, Bima juga menemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga. "Ada yang pindah KK, ada yang KK-nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita catat semua indikasi itu," kata dia.
Bima Arya akan kaji nama-nama yang terindikasi curang
Bima mengatakan bersama tim akan mengkaji nama-nama siswa yang terindikasi masuk dengan curang sebelum masuk pada tahap pengumuman PPDB 2023. "Nanti akan kita bahas dulu, kaji dulu seperti apa, karena masih dalam kewenangan kita, masih ada waktu untuk pengumuman, besok saya akan ke Disdik dan Dukcapil," ujarnya.
Menurut Bima, sistem zonasi ini terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan. "Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini," ujarnya.
