Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantah Libatkan Warga Sipil, TPNPB-OPM: Kami Punya Pengalaman Wamena Berdarah

image-gnews
Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM membantah sengaja melibatkan masyarakat dalam upaya penyerangan kepada aparat TNI-Polri dalam konflik di tanah Papua. Dalam serangan ke Polsek Homeyo, kelompok bersenjata itu menembak seorang pria di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

"Saya pikir itu sama sekali tidak ada," kata juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional atau Komnas TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Sabtu, 11 Mei 2024.

Sebby mengklaim warga sipil Papua, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua-muda, pegawai negeri, gubernur, bupati camat, kepala desa, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menginginkan supaya Papua merdeka. "Karena seperti dalam bahasa Inggris mereka bilang residence. Residence mengambil alih," katanya.

Residence dalam pengertian Sebby adalah penduduk asli. Penduduk asli di tanah Papua, kata dia, melawan penduduk ilegal atau yang dia sebut sebagai musuh. Sehingga jika ada warga sipil yang terlibat dalam peperangan di Papua, menurut dia itu biasa. "Itu wajar, layak, siapa pun berani bergabung jika tercipta revolusi total," tutur dia.

Sebby menyinggung kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti peristiwa Wamena Berdarah pada 21 April 2003. Keterlibatan warga sipil yang menginginkan Papua merdeka karena ada peristiwa berdarah itu. "Kami punya pengalaman banyak, kasus Wamena Berdarah," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), peristiwa Wamena Berdarah terjadi ketika militer menyisir 25 kampung dan desa buntut dari pembobolan gudang senjata Markas Komando Distrik Militer I 1702/Wamena dan menewaskan dua anggota TNI.

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdapat dugaan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Empat orang tewas, 39 orang terluka akibat penyiksaan, 5 orang menjadi korban penghilangan paksa, dan 1 orang korban kekerasan seksual.

Jubir TPNPB-OPM mengatakan, masyarakat Papua memiliki banyak pengalaman traumatis soal masalah HAM. "Sekali bunyi semua rakyat ikut bangkit. Bukan satu persen saja yang perang. Dan itu biasa terjadi. Dan itu akan terjadi," ucap dia. Sehingga jika ada warga membantu TPNPB-OPM, kata dia, itu wajar.

Pilihan Editor: Satgas Damai Cartenz Tangkap Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide, Bawa Ponsel Milik Korban

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejumlah Simpatisan OPM di Papua Baca Ikrar Setia ke NKRI

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Sejumlah Simpatisan OPM di Papua Baca Ikrar Setia ke NKRI

Beberapa simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM ditangkap oleh aparat gabungan TNI Polri pada Rabu, 4 September 2024 di Intan Jaya, Papua. Setelah melalui proses penanganan oleh aparat keamanan, sejumlah simpatisan OPM itu memilih kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.


BMKG Buka Formasi Khusus CPNS untuk Lulusan Cumlaude, Ini Syarat dan Kriterianya

2 hari lalu

Ilustrasi gedung BMKG. Shutterstock
BMKG Buka Formasi Khusus CPNS untuk Lulusan Cumlaude, Ini Syarat dan Kriterianya

Hari ini dan besok menjadi kesempatan terakhir pendaftaran seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) BMKG 2024.


Amnesty Sebut Pidato Paus Fransiskus Menegur Konflik Bersenjata di Papua

2 hari lalu

Pemimpin umat Katolik dunia yang juga Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus (kiri) menyapa penyandang disabilitas saat tiba di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), di Menteng, Jakarta, Kamis 5 September 2024. Kunjungan Paus Fransiskus itu dalam rangka menemui para penerima manfaat organisasi amal termasuk penyandang disabilitas dan kaum tidak mampu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Amnesty Sebut Pidato Paus Fransiskus Menegur Konflik Bersenjata di Papua

Dalam pidatonya, Paus Fransiskus mengutip pernyataan Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Indpnesia pada 9 Oktober 1989.


Brigjen Patrige Renwarin Resmi Jabat Kapolda Papua Gantikan Komjen Mathius D. Fakhiri

3 hari lalu

Brigjen Patrige Renwarin (kanan) bersama Komjen Matius Fakhiri (ANTARA/HO-Humas Polda Papua)
Brigjen Patrige Renwarin Resmi Jabat Kapolda Papua Gantikan Komjen Mathius D. Fakhiri

Menjelang pilkada serentak 2024, fokus utama Polda Papua adalah menjaga keamanan dan kelancaran seluruh tahapan pemilihan.


Amnesty Berharap Paus Fransiskus Soroti Konflik di Tanah Papua

4 hari lalu

Paus Fransiskus (kiri) tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta disambut oleh Ignasius Jonan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Tangerang, 3 September 2024. Biro Pers Vatikan
Amnesty Berharap Paus Fransiskus Soroti Konflik di Tanah Papua

Amnesty International Indonesia berharap kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menyoroti kondisi di Tanah Papua yang berkecamuk konflik.


Serang Pasukan TNI/Polri, TPNPB-OPM Ancam Gagalkan Pilkada Intan Jaya

6 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Serang Pasukan TNI/Polri, TPNPB-OPM Ancam Gagalkan Pilkada Intan Jaya

Pasukan TPNPB-OPM mengklaim telah menyerang pasukan TNI/Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya.


Peringatan Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional di Fisip Unair, Usman Hamid: Perjuangan ke Depan Makin Berat

7 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kanan pegang gitar) dalam acara peringatan Hari Anti-penghilangan Paksa Internasional di Fisip Unair, Surabaya, Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Kukuh S. Wibowo
Peringatan Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional di Fisip Unair, Usman Hamid: Perjuangan ke Depan Makin Berat

Usman Hamid melihat perjuangan mencari keadilan atas kasus penghilangan paksa 13 aktivis prodemokrasi pada 1998 ke depan makin berat.


Kapten Wanita TPNPB-OPM Ira Unue Meninggal, Pernah Perang Gerilya Lawan TNI

13 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Kapten Wanita TPNPB-OPM Ira Unue Meninggal, Pernah Perang Gerilya Lawan TNI

TPNPB-OPM kehilangan satu petingginya, Ira Unue, yang meninggal karena sakit


Warga Yahukimo Tewas Ditembak Orang Tidak Dikenal, Polda Papua Selidiki Pelaku

16 hari lalu

Ilustrasi penembakan. timeout.com
Warga Yahukimo Tewas Ditembak Orang Tidak Dikenal, Polda Papua Selidiki Pelaku

Di depan Polres Yahukimo terjadi peristiwa penembakan pada 20 Agustus 2024, satu orang meninggal, satu terluka.


PGI Kritik Freeport Tidak Ikut Memperkuat Pertanian di Papua

16 hari lalu

Sagu diolah dari pohon rumbia di Kampung Numbrat, Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw.Tempo/Francisca Christy Rosana
PGI Kritik Freeport Tidak Ikut Memperkuat Pertanian di Papua

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Papua mengkritik sikap Freeport yang lebih memilih mendatangkan bahan pangan dari luar Papua.