TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan tidak ada izin yang dikeluarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) se-ASEAN yang kabarnya akan digelar di Jakarta pada 17 sampai 21 Juli.
“Tidak ada (izin),” kata dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa malam, 11 Juli 2023.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta pemerintah menolak pertemuan aktivis LGBT tersebut. Dilansir Tempo, Rabu, 12 Juli 2023, Anwar mengatakan jika benar ada pertemuan itu, berarti melanggar konstitusi negara.
“Pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan konstitusi terutama Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Anwar.
Isi pasal tersebut, kata Anwar, Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Anwar, konsekuensi logis dari pasal itu, pemerintah tidak boleh memberikan izin kegiatan pertemuan LGBT se-ASEAN.
“Dari 6 agama yang diakui di negeri ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu tidak ada satu pun dari agama tersebut yang mentolerir LGBT,” tuturnya.
Berikutnya, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan kepolisian masih menyelidiki soal informasi pertemuan aktivis LGBT itu. “Polda sedang mencari tahu juga benar atau tidak di Jakarta,” kata Hirbak.
Menurut Hirbak, pihaknya sudah mencari tahu dan mengecek acara ke sejumlah lokasi, seperti hotel dan gedung pertemuan di Ibu Kota. Hasilnya, kata Hirbak, tak ada satu pun hotel atau gedung yang dipesan untuk pertemuan ini.
"Kami cek (jadwal) di hotel juga enggak ada, semua acara-acara di hotel juga enggak ada, di tempat lain enggak ada," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, belum ada juga pihak yang mengajukan izin sehubungan dengan kegiatan LGBT se-ASEAN itu. "Dan tidak ada pemberitahuan juga mengenai acara tersebut," ucap dia.
Pilihan Editor: Ramai Kabar Pertemuan Aktivis LGBT ASEAN di Jakarta, MUI Minta Pemerintah Tolak: Melanggar Konstitusi
