Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elite PKS Depok Minta Kebijakan SSA di Jalan Nusantara Dikaji Ulang

image-gnews
Pengendara yang tetap menerobos walaupun telah diberlakukan uji coba sistem satu arah di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok, Jawa Barat, 14 Agustus 2017. TEMPO/IRSYAN HASYIM
Pengendara yang tetap menerobos walaupun telah diberlakukan uji coba sistem satu arah di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok, Jawa Barat, 14 Agustus 2017. TEMPO/IRSYAN HASYIM
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok M. Hafid Nasir meminta Pemerintah Kota Depok mempertimbangkan penerapan kembali Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Nusantara, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Alasannya, kekhawatiran malah menambah penumpukan kendaraan di beberapa persimpangan jalan.

Menurut Hafid, pengendara mobil atau motor dari arah Jalan Pitara dan Jalan Sawangan tidak bisa lagi langsung ke Jalan Raya Nusantara. Padahal, di jalan tersebut terdapat beberapa sekolah, sehingga saat mengantar anak sekolah harus memutar melalui Jalan Melati, Mawar dan Irian Jaya.

"Mereka harus menempuh waktu  yang lebih lama, akan terjadi kemacetan di beberapa pertigaan jalan dan antrean mobil yang panjang di Jalan Raya Nusantara," kata Hafid, Kamis, 3 Agustus 2023.

Terlebih, lanjut Hafid, jika pengendara mobil atau motor menggunakan jalan di dalam Perumnas, sementara belum ada jalur untuk pejalan kaki, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. "Karena banyak anak-anak warga Depok Jaya yang berjalan kaki menuju sekolah di Jalan Raya Nusantara," tutur Hafid.

Mantan Ketua DPD PKS Depok--partai politik yang menguasai pemerintahan di Kota Depok--ini mengakui di akhir pekan dan hari libur memang kerap terjadi antrean panjang di Jalan Nusantara menuju Pitara. Namun, hal itu karena pelebaran di Simpang Sengon belum terlaksana. "Baru pembebasan lahan saja di akhir tahun 2022 yang lalu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika Simpang Sengon sudah dilebarkan, Hafid mengatakan, akan mengurai kemacetan kendaraan dari Jalan Raya Nusantara menuju Pitara dan  tidak terjadi 'bottleneck' atau penyempitan jalan menuju Jalan Pitara atau Sandra. “Solusinya bukan dengan Sistem Satu Arah tapi persoalan bottle neck di Sandra yang harus diselesaikan," ujarnya.

Ia juga menilai jika diberlakukan Sistem Satu Arah juga berdampak pada omzet pedagang atau pelaku UMKM di sepanjang Jalan Raya Nusantara. "Semoga apa yang saya sampaikan ini mendorong seluruh pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan diberlakukannya kembali SSA,” ucap Hafid.

Diketahui, Pemkot Depok akan melakukan uji coba SSA di Jalan Nusantara pada 5-11 Agustus 2023.

Pilihan Editor: 5 Sikap Ayah Sultan Korban Terjerat Kabel Optik di Jakarta, Lepas Pekerjaan Demi Cari Keadilan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

57 menit lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

Seorang pelajar putri dari sebuah SMP melakukan bullying terhadap siswi dari SMP lain di Depok.


Dibuka Awal Juni, PPDB 2024 di Depok Digelar Serentak untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

4 jam lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dibuka Awal Juni, PPDB 2024 di Depok Digelar Serentak untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

PPDB 2024 di Depok dibuka serentak untuk seleruh jenjang pendidikan.


Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

17 jam lalu

Tangkapan layar video viral Toyota Fortuner halangi perjalanan ambulans yang sedang membawa pasien ke rumah sakit di Depok, Jawa Barat. (TEMPO.)
Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

Polres Metro Depok menyatakan tengah menyelidiki peristiwa pengemudi Toyota Fortuner menghalangi perjalanan ambulans.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

18 jam lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

19 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.


Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

19 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

Wali Kota Depok Mohammad Idris merespon statement kandidat calon Gubernur Jawa Barat dari PAN, Bima Arya yang mengatakan Depok panas dan kurang penghijauan.


Kisah Haru Korban Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok, Demi Ikut Study Tour Rela Jadi Kuli Bangunan

1 hari lalu

Orang tua siswa korban tewas rombongan bus SMK Lingga Kencana, Diana menunjukan foto semasa hidup mendiang Mahesya di RT. 01/10 kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Minggu, 12 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kisah Haru Korban Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok, Demi Ikut Study Tour Rela Jadi Kuli Bangunan

Dua korban bus rombongan SMK Lingga Kencana sempat menjadi kuli bangunan untuk membayar biaya study tour senilai 800 ribu. Ini kisah lainnya.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.