Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Depok Akan Berlakukan Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara 24 Jam Sehari

image-gnews
Ratusan pengunjukrasa yang terdiri atas warga, pedagang pasar tradisional, supir angkot menggelar aksi longmarch menuju kantor walikota Depok, di Jalan Dewi Sartika, Depok, 7 September 2017. Aksi ini untuk menolak Sistem Satu Arah yang diberlakukan di lalu lintas Kota Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Ratusan pengunjukrasa yang terdiri atas warga, pedagang pasar tradisional, supir angkot menggelar aksi longmarch menuju kantor walikota Depok, di Jalan Dewi Sartika, Depok, 7 September 2017. Aksi ini untuk menolak Sistem Satu Arah yang diberlakukan di lalu lintas Kota Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok Eko Herwiyanto mengatakan kembali memunculkan ide Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Nusantara. 

Eko mengungkapkan kebijakan SSA kembali akan diaktifkan setelah melakukan monitor dan evaluasi satu bulan terakhir, terhadap kinerja jaringan jalan underpass Jalan Dewi Sartika.

"Setelah adanya underpass kinerja jaringan jalan Jalan Dewi Sartika hingga menuju Jalan Raya Margonda segmen satu atau lampu merah Ramanda membaik atau lancar," kata Eko, Kamis, 16 Maret 2023.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih menunggu Surat Keputusan (SK) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan ketika sudah dilaksanakan akan diterapkan 24 jam.

"Saat ini masih menunggu SK dari BPTJ untuk manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional, jika sudah ada akan diberlakukan dan penerapannya 24 jam, tidak saat jam sibuk di pagi mau pun sore hari saja," kata dia.

Eko menerangkan sebelumnya Dishub Depok mendapatkan saran dari BPTJ untuk melengkapi marka jalan, karena di Jalan Nusantara terdapat banyak sekolah.

Baca juga: Warga Depok Mengadu ke Kapolres Kolong Flyover ARH jadi Tempat Mabuk-mabukan

Sistem satu arah tidak diterapkan di Jalan Arif Rahman Hakim dan Dewi Sartika

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan Camat Sawangan ini mengatakan penerapan SSA ini hanya diberlakukan di Jalan Nusantara mulai dari Jalan Melati hingga Simpang Sengon. Sedangkan di Jalan Arif Rahman Hakim dan Dewi Sartika tidak diterapkan.

"Jalan Arif Rahman Hakim tidak diterapkan SSA karena hasil pemantauan jalan tersebut lancar seiring telah dioperasionalkannya Tol Cijago segmen 2 dan segmen 3 jadi tidak diterapkan SSA lagi," kata Eko.

Eko menegaskan bahwa kebijakan dan pemberlakuan SSA di Jalan Nusantara untuk merespon keluhan masyarakat perihal kemacetan yang terjadi di sana.

"Kami dari Dishub Kota Depok atas arahan dari Pak Wali Kota menindaklanjuti dengan bersurat ke BPTJ untuk penerapan SSA. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, karena itu perlu dipersiapkan matang," ucap Kadishub Depok.

Pilihan Editor: Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

2 hari lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

15 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

22 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.


Wali Kota Termuda di Ekuador Tewas Ditembak

32 hari lalu

Presiden Ekuador Daniel Noboa. REUTERS
Wali Kota Termuda di Ekuador Tewas Ditembak

Wali Kota Ekuador termuda Brigitte Garcia dan seorang staf ditemukan tewas tertembak dalam sebuah mobil. Geng pengedar narkoba diduga pelakunya,


Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Bisa Akses Internet Gratis selama Ramadan 2024

41 hari lalu

Rumah Dinas Wali Kota Solo atau Loji Gandrung selama bulan Ramadan 2024 ini dibuka untuk warga yang ingin mengakses internet secara gratis. Foto diambil Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Bisa Akses Internet Gratis selama Ramadan 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membuka Loji Gandrung Solo untuk warga agar bisa mengakses fasilitas WiFi secara gratis selama bulan Ramadan 2024 ini.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

49 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Polisi Kantongi Ciri-ciri Maling Motor yang Seret Perempuan Hingga 150 Meter di Bekasi

55 hari lalu

Ilustrasi pencurian sepeda motor. dailyrecord.co.uk
Polisi Kantongi Ciri-ciri Maling Motor yang Seret Perempuan Hingga 150 Meter di Bekasi

Seusai terseret maling motor itu hingga 150 meter, Indah tergeletak di Jalan Underpass Cibitung Bekasi.


Kondisi Indah Terseret 150 Meter Motor Titipan yang Dikendarai Pencuri di Bekasi, Terkendala Biaya Berobat

56 hari lalu

Ilustrasi penjambretan. dailyhunt.in
Kondisi Indah Terseret 150 Meter Motor Titipan yang Dikendarai Pencuri di Bekasi, Terkendala Biaya Berobat

Indah mengalami luka lecet di sekujur tubuh mulai dari wajah hingga kaki akibat terseret motor yang dikendarai pencuri di Underpass Cibitung, Bekasi.


Viral Seorang Wanita di Bekasi Terseret Motor Penjambret hingga 120 Meter, Korban Luka Parah

58 hari lalu

Ilustrasi penjambretan. Swns.com
Viral Seorang Wanita di Bekasi Terseret Motor Penjambret hingga 120 Meter, Korban Luka Parah

Berdasarkan video yang beredar, korban tampak berupaya mempertahankan barang berharga miliknya yang dijambret di Underpass Cibitung Bekasi.


Bobby Nasution Bantah Langgar Netralitas ASN karena Joget Gemoy, Siapa Saja yang Masuk Kategori ASN?

18 Januari 2024

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersiap meninggalkan gedung KPK, di Jakarta, Senin, 19 September 2022. Kedatangan Bobby Nasution tersebut atas undangan KPK dalam rangka memfasilitasi penertiban aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Medan guna mempercepat proses serah terima aset PSU yang masih menemui sejumlah kendala. TEMPO/Imam Sukamto
Bobby Nasution Bantah Langgar Netralitas ASN karena Joget Gemoy, Siapa Saja yang Masuk Kategori ASN?

Wali Kota Medan Bobby Nasution dituding melanggar netralitas ASN karena joget genoy. Bobby pun membantah bahwa dirinya bukan ASN.