Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dishub Depok Batal Uji Coba Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara Besok

image-gnews
Spanduk penolakan pemberlakuan jalan satu arah yang dipasang oleh warga Kelurahan Depok Jaya di pertigaan Jalan Raya Nusantara-Melati Raya, Depok, Rabu, 23 Agustus 2017. TEMPO/Irsyan
Spanduk penolakan pemberlakuan jalan satu arah yang dipasang oleh warga Kelurahan Depok Jaya di pertigaan Jalan Raya Nusantara-Melati Raya, Depok, Rabu, 23 Agustus 2017. TEMPO/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok memutuskan menunda pelaksanaan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Nusantara yang semula dijadwalkan dilakukan besok, Sabtu, 5 Agustus 2023. Dinas Perhubungan Kota Depok beralasan masih menunggu arahan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang meminta jadwal dimundurkan itu.

"Kami masih menunggu arahan lanjutan karena saat rapat finalisasi Rabu lalu (BPTJ) meminta untuk diundur dulu," kata Kepala Bidang Keselamatan dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Depok Ari Manggala, Jumat 4 Agustus 2023.

Ia mengungkapkan penundaan uji coba penerapan SSA di Jalan Nusantara karena BPTJ mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat di Kelurahan Depok Jaya, dari lingkungan RW 1 sampai 14, yang meminta dikaji kembali. Sebelumnya ada juga permintaan untuk pertimbangkan ulang dari Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok M. Hafid Nasir namun tak disebutkan oleh Ari.

Dia hanya menegaskan bahwa dari sisi infrastruktur, sarana prasarana perlengkapan rambu-rambu, dan dukungan kepolisian, semua sudah siap. Menurutnya, BPTJ mengkhawatirkan terjadinya penumpukan atau antrean kendaraan yang masuk ke lingkungan Perumnas Depok 1 imbas arus satu arah dari utara ke selatan tersebut. 

Ari menyatakan belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan uji coba selanjutnya. "Intinya kalau teknis sudah siap, ini karena non teknis saja," kata Ari.

Sistem Satu Arah, Kasus Kecelakaan Naik?

Sementara, Ketua RW 03 Kelurahan Depok Jaya, Nuryadin Rahman, mengatakan penerapan sistem satu arah di Jalan Nusantara akan lebih banyak menyebabkan permasalahan ketimbang manfaat bagi masyarakat. Sebab, saat diterapkan yang sama pada 2017, menurut dia, membuat kecelakaan kerap terjadi di Jalan Nusantara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Nyawa manusia jadi tidak berharga," katanya sambil menambahkan, "Jalan Anyelir berseberangan dengan pasar, pertokoan, dan bank. Warga yang mau ke pasar susah menyeberang, dan SSA itu memberikan kendaraan ngebut jadi sirkuit, langsung ngebut."

Pengendara diamatinya memacu kendaraan setelah berbelok dari Jalan Arif Rahman Hakim. Itu didukung Jalan Nusantara yang lurus dan lebar. "Di sana tidak ada lampu penyeberangan jalan dan pita kejut untuk memperlambat laju kendaraan."

Kemudian, saat jam sibuk anak sekolah setiap pagi, orang tua dan pengantar biasanya akan masuk ke jalan-jalandi lingkungan perumahan. Dan ketika jalan masuk perumahan ditutup, mereka nekat lawan arah. "Kalau SSA diberlakukan, semua RW di Depok Jaya sudah sepakat akan menutup portal akses lingkungan. Jadi efeknya seperti itu," ucap Nuryadin.

Pilihan Editor: Pengemudi Ojol Tewas Setelah Terjerat Kabel Optik di Jakarta, Keluarga Sayangkan Pernyataan Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

37 menit lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

Seorang pelajar putri dari sebuah SMP melakukan bullying terhadap siswi dari SMP lain di Depok.


Dibuka Awal Juni, PPDB 2024 di Depok Digelar Serentak untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

4 jam lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dibuka Awal Juni, PPDB 2024 di Depok Digelar Serentak untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

PPDB 2024 di Depok dibuka serentak untuk seleruh jenjang pendidikan.


Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

16 jam lalu

Tangkapan layar video viral Toyota Fortuner halangi perjalanan ambulans yang sedang membawa pasien ke rumah sakit di Depok, Jawa Barat. (TEMPO.)
Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

Polres Metro Depok menyatakan tengah menyelidiki peristiwa pengemudi Toyota Fortuner menghalangi perjalanan ambulans.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

18 jam lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

18 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

18 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.


Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

19 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

Wali Kota Depok Mohammad Idris merespon statement kandidat calon Gubernur Jawa Barat dari PAN, Bima Arya yang mengatakan Depok panas dan kurang penghijauan.


Kisah Haru Korban Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok, Demi Ikut Study Tour Rela Jadi Kuli Bangunan

1 hari lalu

Orang tua siswa korban tewas rombongan bus SMK Lingga Kencana, Diana menunjukan foto semasa hidup mendiang Mahesya di RT. 01/10 kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Minggu, 12 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kisah Haru Korban Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok, Demi Ikut Study Tour Rela Jadi Kuli Bangunan

Dua korban bus rombongan SMK Lingga Kencana sempat menjadi kuli bangunan untuk membayar biaya study tour senilai 800 ribu. Ini kisah lainnya.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.