Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Setuju Subsidi Layanan Transjakarta di APBD Perubahan DKI 2023 Sebesar Rp 633 Miliar

image-gnews
Penumpukan Bus Transjakarta saat terjadi penutupan Jalan Sudirman untuk acara gala dinner KTT ASEAN, Rabu, 6 September 2023. TEMPO/Advist Khoirunikmah
Penumpukan Bus Transjakarta saat terjadi penutupan Jalan Sudirman untuk acara gala dinner KTT ASEAN, Rabu, 6 September 2023. TEMPO/Advist Khoirunikmah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda APBD Perubahan DKI 2023 sebesar Rp 633 miliar.

Anggota Komisi B Pandapotan Sinaga meminta Pemprov DKI Jakarta menyajikan dasar perhitungan penambahan PSO.

"Jangan-jangan yang menikmati PSO selama ini kelas menengah ke atas karena selama ini kami nggak pernah dikasih dasar perhitungannya,” kata Pandapotan dalam rapat pendalaman Raperda APBD Perubahan yang dilansir dari website resmi milik DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi. Penghitungan tersebut diperlukan agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.

Anggota DPRD Nur Afni Sajim mendorong PT Transjakarta dan Dishub DKI memberikan jaminan peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta.

“Perlu diperhitungkan ketika di jam-jam kosong penumpang, kenapa bus-bus dan armada mitranya itu harus tetap beroperasi. Kan itu harusnya bisa diefisiensi karena ini yang bikin beban subsidi terus membesar,” kata dia.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan saat ini pihaknya sedang mengkaji dan menyusun dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi. Termasuk, perbaikan sistem tiket di seluruh angkutan Transjakarta maupun mitranya.

“Siapa yang dapat subsidi? Apakan warga Jakarta atau tidak? Saat ini dan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan sistem account based ticketing (ABT),” ujar Sri.

Sri menjelaskan ke depannya akan ada akun khusus yang memuat tiket data perjalanan pengguna transportasi umum. Misalnya si A rumahnya di mana, perjalanan mulai dari mana, dan dari akun tersebut, pihaknya bisa lihat kegiatan perjalanan pengguna transportasi.

“Dari situ juga kebijakannya akan menyesuaikan apakah misalnya untuk warga Jakarta PSO nya besar, sehingga nanti berbeda dengan warga luar Jakarta. Itu sedang kita lakukan kajian. Ini nanti akan kami laporkan misalnya nanti pada saat dibutuhkan penyesuaian tarif,” katanya.

Bus listrik Transjakarta Juga Dapat PSO

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada awal 2023, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan PT Transjakarta mendapat subsidi tiket bus listrik Transjakarta atau PSO Rp3,9 triliun pada APBD DKI 2023.

“Termasuk penambahan 120 unit baru untuk tahun ini. Jadi total sampai dengan akhir 2023 kita rencanakan ada 220 bus listrik operasional,” kata Syafrin kepada Tempo di Balai Kota DKI, Selasa, 3 Januari 2023.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI itu mengatakan penambahan unit bus listrik Transjakarta menggunakan sistem pembayaran rupiah per kilometer. Skemanya adalah investasi yang dilakukan oleh operator.

“Artinya, kontraknya tahun 2022, pengadaan bus nya baru tahun ini, sehingga tahun ini baru akan dioperasionalkan dan pada saat itu baru dibayar APBD melalui PSO,” ujarnya.

Pengadaan bus listrik Transjakarta tahun 2021 sebanyak 30 unit, sementara target 2022 adalah 100 unit. Realisasi target tahun lalu adalah 30 unit dan 70 unit lainnya baru dalam tahapan kontrak.

Untuk pengadaan 70 bus listrik, PT Transjakarta melakukan kontrak dengan tiga operator, yaitu Bianglala, PPD, dan Mayasari Bhakti. 

“Otomatis yang 70 unit itu karena baru akhir tahun kontraknya, maka pelaksanaan operasional bus baru tahun ini dan itu sudah dihitung, dianggarkan dalam PSOTransjakarta tahun ini,” kata Syafrin.

Sebelumnya, Dishub DKI menyatakan Transjakarta akan menambah 190 bus listrik. Pengadaan bus listrik Transjakarta itu akan menggunakan APBD DKI 2023. “Tahun depan ada penambahan 190 bus listrik,” kata Syafrin saat ditemui kawasan Monas usai Apel Operasi Lilin, 22 Desember 2022.

Kadishub DKI Jakarta itu mengatakan penambahan bus listrik tersebut dilakukan sesuai rencana kerja PT Transjakarta. “Rencana kerja anggaran perusahaan TJ, tahun depan kita akan operasional total sebanyak 220 bus listrik,” ujarnya.

Pilihan Editor: Banyak Penduduk Pindah ke Jakarta Utara, Transjakarta Tambah 3 Rute Baru

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Bandara Soekarno-Hatta Sekarang Punya Bus Listrik Ramah Lingkungan

22 hari lalu

Bus listrik VKTR-BYD yang beroperasi di jalur non-BRT Transjakarta. Dok. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bandara Soekarno-Hatta Sekarang Punya Bus Listrik Ramah Lingkungan

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) bersama PT Gapura Angkasa meluncurkan bus listrik ramah lingkungan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Terpopuler Bisnis: Kritik Penetapan BSD dan PIK 2 Jadi PSN, Alasan Damri Tak Gunakan Bus Listrik di Arus Mudik

36 hari lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler Bisnis: Kritik Penetapan BSD dan PIK 2 Jadi PSN, Alasan Damri Tak Gunakan Bus Listrik di Arus Mudik

Penetapan BSD dan PIK 2 menjadi PSN dikritik oleh sejumlah pihak. Damri enggan menggunakan bus listrik untuk armada lebaran.


Alasan Damri Tidak Gunakan Bus Listrik sebagai Angkutan Mudik Lebaran

37 hari lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Alasan Damri Tidak Gunakan Bus Listrik sebagai Angkutan Mudik Lebaran

Bus listrik memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan waktu pengisian daya baterai.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.