TEMPO.CO, Jakarta - Nama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah ibu kota negara resmi pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan. Hal ini dibahas dalam rapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta di Istana Merdeka pada 12 September lalu.
Penggantian nama itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang bila merujuk pada UU tersebut, status Jakarta akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan DKI menjadi DKJ.
Heru Budi: masih dibahas, masih panjang
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh soal perubahan nama Jakarta dari DKI menjadi DKJ. Ia mengatakan perubahan nama tersebut masih dalam proses pembahasan.
"Iya belum, masih dibahas di RUU (Rancangan Undang Undang), masih panjang," kata Heru seusai menanam pohon buah di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan pada Jumat, 15 September 2023.
Perihal progres dan poin-poin yang ditekankan DKI dalam RUU kekhususan, Heru juga menjelaskan semuanya masih dibahas sampai saat ini.
Sekda Joko Agus: sudah siap kita
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah siap untuk mengganti nama dari DKI menjadi DKJ.
"Oh ya sudah siap kita, sudah, kita harus mempersiapkan diri menjadi kota pusat ekonomi dan menjadi kota global," kata Joko setelah menghadiri acara Flona 2023 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada Jumat, 15 September 2023.
Joko mengatakan Jakarta harus mempersiapkan diri sebagai kota yang menjadi pusat ekonomi dan menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Presiden Jokowi telah mengadakan rapat internal yang membahas RUU Daerah Khusus Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 September 2023. Rapat itu juga dihadiri Heru Budi Hartono.
Sekda DKI mengatakan rapat kabinet tersebut bertujuan menyelaraskan pandangan terhadap Jakarta dari masing-masing kementerian, terutama kementerian yang bersinggungan.
Joko belum bisa menjelaskan poin apa saja yang dibahas maupun mendapat sorotan dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa poin yang dibahas banyak dan akan memberitahu jika sudah disetujui pada bulan Desember
"Kalau sekarang nanti bocor," ujarnya.
