TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat mengecek dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri. Ia meminta guru yang terlibat dipecat.
Ia mengaku belakangan ini mendapat laporan dari orang tua SMA negeri di Kota Depok ihwal dana sumbangan pendidikan. Modusnya, kata dia, guru dan komite sekolah rapat dan memutuskan siswa dipungut sumbangan sukarela untuk kegiatan di luar belajar mengajar.
"Misalnya jalan-jalan dan kegiatan-kegiatan sejenisnya," kata Hendrik Senin, 18 September 2023.
Menurut dia, sumbangan yang bersifat sukarela ini menjadi alat untuk berlindung atau kedok. Padahal ini adalah pemungutan liar yang direstui guru dan komite sekolah.
"Sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu, walaupun tidak semua orang tua siswa itu punya uang," ucap Hendrik.
Selain itu, kata Hendrik, ada beberapa SMA Negeri di Depok yang memaksa siswa untuk membeli buku. Padahal di sekolah negeri tidak ada pungutan biaya untuk buku, uang gedung, dan lainnya.
"Kemudian ada lagi, dipaksa untuk nonton kegiatan di mana itu ya, kalau tidak mau datang nonton kegiatan bola basket atau apa nilainya nggak bagus, lah ini kan enggak bener," ujar dia.
Politikus PDIP ini berharap Disdik Jawa Barat turun ke Depok guna mengecek kebenarannya. "Pecat guru-guru yang kayak begitu, masih banyak kok guru, kepala sekolah yang punya integritas,” ucap dia.
Pilihan Editor: Dugaan Pungli Rp2,2 Juta per Siswa, Ini Penjelasan Pihak SMKN 1 Kota Depok
