3. Kesaksian Faisal Basri di persidangan Haris Azhar
Ekonom senior Faisal Basri memberikan kesaksiannya sebagai saksi ahli ekonomi politik dalam sidang lanjutan pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Sidang terbuka ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Senin, 30 Oktober 2023.
Faisal Basri banyak berbicara soal industri ekstraktif dan praktik-praktik konflik kepentingan di Indonesia dalam kesaksiannya. Ia menyebut pernah mengingatkan secara langsung ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan perihal konflik kepentingan.
"Saya pernah ketemu Pak Luhut. Saya bilang, masalah bapak itu satu, konflik kepentingan," kata Faisal di sidang pada Senin, 30 Oktober 2023.
Menurut dia, sebagai seorang menteri yang mengelola tentang industri ekstraktif ini, kebijakan-kebijakannya memiliki potensi yang menimbulkan konflik kepentingan. Ia mengilustrasikan pada pendapatan ekspor batu bara.
"Rp 1000 triliun pendapatannya di tahun 2022. Itu seperempat dari total penerimaan ekspor kita. Dahsyat Yang Mulia, seperempat (pendapatan) disumbangkan oleh satu kelompok barang," ucapnya.
Kemudian, Faisal membandingkan dengan negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Australia, dan seluruh negara Uni Eropa. Ia mengatakan, bahwa negara-negara kapitalis itu mengenakan pajak yang disebut durian runtuh atau win fall tax, sehingga negara bisa ambil pajak itu. Ia kembali memberi contoh negara Mongolia, yang 70 persen pajak batu bara dinikmati negara.
Sementara, katanya, di Indonesia tidak seperti itu. "100 persen rezeki durian runtuh itu dinikmati oleh penguasa batu bara, tidak ada (pajak) yang diambil oleh negara," ucapnya.
"Saya usul ke Menkomarves, Menteri Perekonomian, Menteri ESDM, dan yang lain-lain, kita mengenakan pajak durian runtuh," katanya. Faisal mengungkapkan, usulan tersebut direspons oleh Luhut, yang mengatakan akan dia bicarakan dengan Menteri Perekonomian.
Baca selengkapnya di sini.
