Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2024, Sebanyak 115.000 Personel TNI AD Disiapkan

image-gnews
Sejumlah personel TNI AD mengikuti apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu dan Deklarasi Pemilu Damai di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu 8 November 2023. Apel yang juga diikuti 16 Kodam di seluruh wilayah Indonesia melalui daring tersebut untuk menyiapkan 115 ribu personel TNI AD dalam menjaga kemanan dan menjamin keberhasilan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Sejumlah personel TNI AD mengikuti apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu dan Deklarasi Pemilu Damai di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu 8 November 2023. Apel yang juga diikuti 16 Kodam di seluruh wilayah Indonesia melalui daring tersebut untuk menyiapkan 115 ribu personel TNI AD dalam menjaga kemanan dan menjamin keberhasilan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 115 ribu personel TNI Angkatan Darat dikerahkan untuk pengamanan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan KSAD Jenderal Agus Subiyanto dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Monas, Jakarta Pusat, hari ini.  

“Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari Kodam-Kodam kan sudah memaparkan ada 8.000 per-Kodam , ada yang 10.000 disesuaikan dengan banyaknya TPS di wilayah itu,” kata KSAD  dalam sambutannya, Rabu, 8 November 2023.

Pantauan Tempo, apel tersebut mulai digelar sekitar pukul 08.00. Pasukan TNI berbaris berjejer dengan kendaraan rantis.

“Personel yang akan dikerahkan kalau data Bawaslu ada 820 sekian TPS, kami TNI AD bersiap mengamankan TPS berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat,” ucapnya.

Agus mengatakan jika ada anggota yang melanggar atau mendukung salah satu partai politik, pihaknya akan menindak dengan tegas. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami koridornya Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 di mana kami tidak boleh berpolitik praktis, juga Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 2017. Kalau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Apabila melanggar akan ditindak pidana dan tindakan disiplin dari pimpinannya,” katanya.

Perwakilan dari Polda Metro Jaya yang hadir yakni Wakil Kapolda Brigadir Jenderal Suyudi Ario Seto, selain itu ada 19 perwakilan partai peserta Pemilu 2024.

Dalam apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 itu, Kodam Jaya beserta Polda Metro Jaya menggelar kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang, selama dan sesudah pemilu. Dibacakan pula deklarasi damai dan penandatanganan deklarasi.

Pilihan Editor: Wali Kota Tangsel Bentuk Tim Khusus Pantau Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

5 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

6 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

14 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

Sebaiknya, kata IM57, persidangan SYL dan Firli Bahuri itu berjalan bersamaan sehingga masalah pemerasan ini bisa saling terkonfirmasi.


Setelah Laporkan Kapolres Tangsel ke Divisi Propam Polri, Pengusaha ini ke LPSK Bawa Bukti Penembakan Kantornya

1 hari lalu

Ilustrasi penembakan. timeout.com
Setelah Laporkan Kapolres Tangsel ke Divisi Propam Polri, Pengusaha ini ke LPSK Bawa Bukti Penembakan Kantornya

Budi meminta perlindungan LPSK. Lawan pengusaha importir mesin itu diduga dibekingi jenderal.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pembunuhan dalam Kasus Penemuan Mayat dalam Koper di Bekasi

1 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pembunuhan dalam Kasus Penemuan Mayat dalam Koper di Bekasi

Polda Metro Jaya mendalami dugaan pembunuhan dalam kasus penemuan mayat dalam koper yang ditemukan di Bekasi.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.