TEMPO.CO, Jakarta - Demonstran yang menolak kedatangan Coldplay menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Inggris. Aksi itu dilakukan oleh massa yang menamai diri mereka sebagai Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Geranati-LGBT)
Konser Coldplay akan digelar di Jakarta pada Rabu, 15 November mendatang. Juru Bicara Geranati-LGBT, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md terlibat aktif membatalkan konser.
Menurut dia, Mahfud merupakan tokoh kunci yang menentukan boleh tidaknya Coldplay menggelar konser di Indonesia. "Paling bertanggung jawab saat ini adalah Menkopolhukam, karena kami sudah beberapa kali prosedur enggak ditanggapi, malah menantang perang," kata Novel saat ditemui TEMPO, Jumat, 10 November 2023.
Novel menyebut Mahfud justru bersikap membela perhelatan musik itu dengan menerjunkan aparat untuk menjaganya. Dia tak terima dan menilai hal itu sebagai upaya membentur kelompoknya dengan aparat.
"Jangan coba-coba sama PA 212 saat menghalangi konser Coldplay. Menko Polhukam akan siapkan aparat, artinya mengadu domba kami dengan aparat untuk bersinggungan di lapangan. Ini sangat berbahaya," ucap dia.
Lebih lanjut, eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu mengatakan pihaknya melaporkan Mahfud Md atas dugaan provokasi. "Kami laporkan ke Mabes Polri, karena ada indikasi kuat Menkopolhukam ini memprovokasi dan diduga ada kepentingan politik kelompoknya untuk mendukung Coldplay ini," kata dia.
Tak sampai di situ, Novel mengancam kelompoknya akan menggelar aksi-aksi lanjutan pada 15 November untuk menolak kedatangan Coldplay. Aksi itu akan menyasar di lokasi-lokasi yang ditenggarai akan disinggahi band asal London, Inggris itu.
"Kami akan melakukan aksi besar-besaran, apel siaga umat islam di parkir timur pada pagi, kemudian langsung bergerak ke GBK. Bisa juga ada kemungkinan kepung bandara. Bisa juga kemungkinan kita kepung hotel," tutur Novel Bamukmin.
Pilihan Editor: Gugat KPU RI dan Anwar Usman, Aktivis 98 Tuntut Pencalonan Gibran sebagai Cawapres Dihentikan
