TEMPO.CO, Jakarta - Klausul gubernur ditunjuk presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tengah menjadi perbincangan hangat. DPR RI telah menyetujui RUU DKJ menjadi usulan inisiatif pada Selasa, 5 Desember 2023.
Sejumlah politikus dan mantan Gubernur DKI Jakarta tak setuju dengan rencana yang diusulkan Ketua Bidang Regulasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin atau Haji Oding tersebut.
Tempo kemudian meminta pendapat dari warga Jakarta apakah setuju jika ke depan pemimpinnya dipilih langsung oleh presiden. Tiga dari empat warga yang Tempo temui di kawasan car free day (CFD) kawasan Sudirman, Jakarta Pusat hari ini menolak rencana tersebut.
Salah satunya adalah Rauh Raihan (22 tahun). Dia berujar memilih gubernur dan wakil gubernur adalah hak warga.
“Mending nyoblos dong, itu kan hak suara kita dan biar tahu juga siapa yang akan jadi pemimpin Jakarta. Kalau dipilih langsung kan kita enggak tahu,” kata Rauh, warga Betawi yang tinggal di Jatinegara, Jakarta Timur, saat ditemui pada Ahad, 10 Desember 2023.
Warga Jakarta lain, Adelohan (24 tahun), sepakat dengan Rauh. Menurut Adelohan, kesempatan warga untuk mengenal calon pemimpinnya bakal tertutup apabila gubernur dan wakil gubernur ditunjuk presiden. “Lebih setuju rakyat langsung yang pilih,” ucapnya.
Seorang pendatang dari Jawa, Rendy Putranto (32 tahun), juga tidak sepakat dengan klausul yang termaktub dalam Pasal 10 RUU DKJ itu. Pemuda yang tinggal di Bekasi itu mempertanyakan urgensi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh presiden.
“Saya meskipun pendatang dan tinggal di Bekasi, tapi saya enggak setuju Gubernur Jakarta dipilih presiden. Urgensinya apa tiba-tiba dirombak begitu?” katanya.
Ketiganya juga satu suara bahwa pemimpin Jakarta, yang diwacanakan akan berubah nama menjadi Daerah Khusus Jakarta, haruslah warga asli Betawi. Warga keturunan Betawi dianggap sosok yang paling mengerti dan tahu seluk-beluk Jakarta.
Sementara itu, Iqbal Hadi Nugroho setuju jika gubernur-wakil gubernur Jakarta dipilih presiden. Menurut Iqbal, pemimpin Jakarta pilihan presiden akan lebih mudah memahami berbagai program pemerintah pusat.
“Kalau gubernurnya enggak sejalan dengan program pusat ya takutnya malah blunder,” kata Iqbal.
Pemuda 37 tahun ini tak masalah apabila gubernur dan wakil gubernur yang ditunjuk presiden bukanlah orang asli Betawi. Dia menganggap calon pemimpin yang memahami kondisi Jakarta lebih penting diperhatikan daripada latar belakang suku.
“Enggak harus orang betawi, tapi ya paling enggak dia yang paling ngerti Jakarta,” ucap warga asli Jakarta ini.
Pilihan Editor: Top Metro: Kata Ahok soal RUU DKJ, Gibran Tak Bagikan Susu di Cempaka Putih
