Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI DKI Jelaskan Dana Kampanye yang Tercatat Nol Rupiah dalam Sistem KPU

image-gnews
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep berpose bersama para kader saat acara potong tumpeng di Hari Ulang Tahun partainya di Kantor DPP PSI, Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep berpose bersama para kader saat acara potong tumpeng di Hari Ulang Tahun partainya di Kantor DPP PSI, Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyampaikan alasan laporan dana kampanye milik partainya tercatat nol rupiah dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Menurut dia, laporan itu belum rampung. 

"Informasi yang muncul di SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) itu belum bersifat final," katanya ketika dihubungi, Selasa, 16 Januari 2024. 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan laporan awal dana kampanye PSI untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta tidak memuat nominal penerimaan dan pengeluaran untuk kebutuhan kampanye. Laporan itu tercatat mulai periode 17 November 2022 hingga 5 Desember 2023.

Elva mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi hingga membuat laporan dana kampanye partai yang diketuai anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu belum selesai. Salah satunya adalah pengurus partai hanya bisa memasukkan kuitansi yang sudah lunas ke sistem milik KPU.  

"Secara teknis kalau payment-nya belum dilakukan, misalnya kami bayar DP tapi belum menerima jasa dan barangnya atau belum lunas, maka belum bisa dimasukkan ke SIKADEKA," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Elva berujar, PSI DKI masih memproses input data untuk melengkapi laporan dana kampanye ke dalam sistem. Ia menyebut, PSI DKI selalu meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi dana partai. 

"Selama dua tahun terakhir PSI menjadi penerima penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi DKI Jakarta," kata Elva.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI juga sempat menjadi sorotan publik setelah melaporkan pengeluaran dana kampanye hanya Rp 180 ribu. Belakangan KPU RI mengumumkan besaran pengeluaran kampanye PSI sebanyak Rp 24.130.721.406. Sementara penerimaannya Rp 33.055.522.406.

Pilihan Editor: Ini Videotron di Bekasi yang Sempat Iklankan Capres Anies Baswedan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

2 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

8 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

15 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

15 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.