TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni buka suara mengenai solusi dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung Susun Bayam (KSB). Pada Kamis, 25 Januari 2024, Sahroni beserta dua orang perwakilan warga eks Kampung Bayam menemui Heru Budi di Balai Kota untuk mempertanyakan bagaimana nasib para warga KSB ini.
Pertemuan itu dibatalkan lantaran Sahroni sudah memberi waktu 2X24 jam agar Heru Budi memberi jawaban atas polemik tersebut. “Nah karena sudah direspons akhirnya saya enggak jadi ke kantornya (Balai Kota),” kata Sahroni saat dikonfirmasi TEMPO melalui pesan singkat pada Jumat, 26 Januari 2024.
Baca Juga:
Jawaban dari Heru Budi yang akan membuat rusun baru sebagai tempat tinggal eks Kampung Bayam, membuat kader NasDem ini kecewa. “Jawabannya ya itu mau bangun rusun lagi, sayang ya punya pemimpin yang cara pikirannya pendek,” tambah Sahroni.
Dengan membangun kampung susun baru di area Tanjung Priok, menurut Sahroni akan membutuhkan biaya tidak sedikit dan membuang-buang uang. “Wong udah ada rusun yang dibangun sesuai aturan dan mekanisme kenapa pula dibangun lagi,” jelas kader partai NasDem yang kecewa dengan jawaban Heru Budi.
Dengan solusi atas eks Kampung Bayam ini, Sahroni menyebut Heru Budi tidak pantas untuk menjadi pemimpin Jakarta. “Sangat enggak pantas jadi pemimpin Jakarta, enggak ada hati sebagai pemimpin,” ucapnya.
Heru Budi Putuskan Lakukan Pembangunan Rusun Baru untuk eks Kampung Bayam pada 2025
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengaku sudah berdiskusi dengan pihak Asisten Pembangunan perihal Kampung Susun Bayam untuk mendapatkan solusi bagi warga setempat. Solusinya, kata Heru, adalah membangun rumah susun lagi. “Kami terus berdiskusi untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok. Kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit, untuk siapa? Untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam,” kata Heru usai bertemu warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dalam kegiatan Sembako Murah pada Rabu, 24 Januari 2024.
Heru mengklaim tak mengabaikan warga Kampung Bayam, melainkan memberikan yang terbaik. Sementara rencana pembangunan rumah susun di Tanjung Priok akan dilakukan pada 2025. “Pada 2025 kami akan bangun itu (rumah susun) di sekitar wilayah Tanjung Priok dan saya sudah mendengarkan keluhan ya, mungkin di Nagrak jauh. Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun. Mohon sabar, kami bangun yang terbaik,” kata Heru.
Menurut dia, di rumah susun fasilitasnya cukup memadai dengan adanya posyandu, tempat bermain anak, bisa kontrol kesehatan, ada sekolah. Sehingga, kata dia, anak-anak sekolah bisa terintegrasi. “Air bersih terjangkau, listrik, wifi gratis, semua fasilitas cukup. Tinggal warga silakan memilih, sambil menunggu ini, silakan warga memilih tempat yang sangat baik ya itu di Nagrak mungkin juga di Pasar Rumput,” ujarnya.
Heru Budi berencana membangun rumah susun di Priok akan dimulai pada Januari 2025 sehingga bisa selesai pada akhir 2025. “Akhir tahun sudah selesai. Silakan warga Kampung Bayam menempati rusun yang memang fasilitasnya cukup memadai,” ujarnya.
Kampung Susun Bayam itu dibangun di masa kepemimpnan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi warga yang terdampak proyek Jakarta International Stadium (JIS). Anies sebelumnya menyinggung soal Kampung Susun Bayam yang telah lama dibangun untuk masyarakat, namun tak kunjung ditempati hingga saat ini.
Anies Baswedan mengatakan seharusnya pemerintah memberikan hak-hak masyarakat Kampung Bayam. “Jadi, ini salah satu contoh bagaimana keberlanjutan itu harus dituntaskan, memang sengaja dibangunkan di situ ditempatkan di situ, menurut saya, tega sekali tempat itu tidak diberikan ke warga Kampung Bayam, yang seharusnya bisa masuk ke tempat itu," kata Anies dalam agenda Resolusi Indonesia di Istora Senayan pada Jumat malam, 5 Januari 2024.
Anies mengatakan, Kampung Susun Bayam telah tuntas dibangun dan siap diisi sebelum pergantian kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tinggal kewenangan pemerintah apakah mau diberikan izin atau tidak.
ADVIST KHOIRUNIKMAH | BAGUS PRIBADI
Pilihan Editor: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem Bekasi: Tidak Etis
