Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Status Jakarta, DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJ

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempercepat perumusan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ demi memastikan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI.

“Harapan saya, tentunya DPR RI khususnya yang berasal dari Dapil (daerah pemilihan) Jakarta menginisiasi percepatan perumusan undang-undang kekhususan Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024.

Misan mengatakan desakan itu bertujuan agar RUU DKJ dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan Jakarta serta hak dan kewajiban daerah terhadap pusat. Dia menuturkan perencanaan pembahasan RUU DKJ terkesan sangat lambat.

Menurut dia, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum Pemilu 2024 sehingga tidak terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Kota Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang-undangan di DPR, bagaimana kemudian Jakarta tidak jelas statusnya secara undang-undang hingga hari ini,” ucapnya.

Status DKI Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta sampai saat ini masih menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ya, proses Undang-Undang DKJ-nya kan belum ada, sedang proses. Tentunya ini (Jakarta) masih Ibu Kota,” kata Heru.

Adapun Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas status Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara sejak 15 Februari 2024.

“Sekarang DKI ini tidak ada statusnya, nah itu yang membuat kita harus mempercepat (pembahasan RUU DKJ),” ujar Supratman.

Supratman mengatakan status DKI diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007, yang tidak berlaku lagi karena ketentuan Pasal 41 ayat 2 UU IKN. Pasal itu menyebutkan paling lama dua tahun sejak Undang-Undang IKN diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang IKN. 

Pilihan editor: Pengamat Tata Kota Sebut Gibran akan Kesulitan Tangani Kawasan Aglomerasi, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

9 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

Pemberian HGU kepada investor IKN selama 190 tahun menuai kontroversi. Polemik sudah terjadi sejak aturan tersebut diselipkan dalam RUU IKN.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

9 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

10 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

10 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

Diklat ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.


Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

10 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

Ridwan Kamil masih jadi bakal calon terkuat di bursa Pilkada Jabar 2024, menurut survei SMRC


Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

14 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan peningkatan modifikasi cuaca dalam beberapa bulan ke depan di IKN.


Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

17 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

Investor IKN memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun dalam dua siklus.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Cerita Pengusaha Tol Jusuf Hamka Beser Semalaman, Tidak Bisa Tidur Usai Ditunjuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Cerita Pengusaha Tol Jusuf Hamka Beser Semalaman, Tidak Bisa Tidur Usai Ditunjuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta

Jusuf Hamka bercerita dirinya masih tak menyangka akan disebut oleh Airlangga Hartanto untuk menjadi wakil gubernur


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?