Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Andhi Pramono Anggap Perkaranya Diusut Tiba-Tiba oleh KPK Usai Ia Diviralkan Flexing

image-gnews
Terdakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 22 November 2023. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andhi Pramono, menerima gratifikasi sebesar Rp50,2 miliar, dan 264.500 dolar AS, serta 409.000 dolar Singapura sejak 2012 hingga 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 22 November 2023. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andhi Pramono, menerima gratifikasi sebesar Rp50,2 miliar, dan 264.500 dolar AS, serta 409.000 dolar Singapura sejak 2012 hingga 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perkara korupsi yang menjeratnya karena ia diviralkan di media sosial atas tuduhan memamerkan kekayaannya (flexing)

Hal ini diungkap Andhi saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat.

Menurut dia, penyidik KPK pertama kali memanggilnya untuk mengklarifikasi framing negatif yang beredar di media sekaligus klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Akhir Maret 2023, saya telah mengklarifikasi dengan baik," kata Andhi di PN Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Andhi menyebut ia diusut bukan karena KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atau hasil dari pengembangan perkara lainnya. Ia mengklaim sedang fokus bekerja sebagai Kepala Bea Cukai Makassar saat KPK memanggilnya. "Perkara saya terjadi tiba-tiba saja," katanya.

Pada saat dipanggil penyidik KPK, Andhi mengungkapkan rumah yang ditempatinya adalah milik mertua yang dibeli pada 2006 dan telah ditempati sejak 15 tahun yang lalu. Rumah yang dimaksud, yaitu rumah yang menjadi sorotan warganet.

Andhi dan keluarganya menjadi sorotan warganet karena disebut-sebut telah melakukan flexing di media sosial Instagram. "Putri saya memang menggeluti bidang fashion sejak SMA sehingga sering menerima endorse dan menjadi model produk-produk fashion," ujarnya.

Sejak jadi sorotan warganet, kata Andhi, banyak foto anak perempuannya beredar di media sosial. Foto-foto yang mirip dengan putri saya tapi itu bukan putri saya disebarluaskan dengan tujuan flexing," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andhi mengaku jika KPK menyatakannya sebagai PNS yang patuh dan tepat waktu dalam melaporkan LHKPN sejak 2011 sampai 2023. Seluruh LHKPN miliknya sudah diverifikasi dan bisa dibuka setiap tahunnya oleh KPK.

Tidak hanya itu, dia berkata penyidik KPK turut meminta keterangan kurang lebih 98 orang saksi dan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam catatan kewenangan sebagai ASN atau penyelenggara negara.

Namun, ucap Andhi, penyidik berdilik sangka dengan telah menggunakan keterangan-keteragan saksi yang menyebut dirinya pernah menerima uang. "Walaupun sudah saya jelaskan penerimaan uang tersebut terkait dengan pengelolaan usaha keluarga dengan almarhum Sia Leng Salem dan kegiatan pinjam-meminjam antar teman," katanya.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono, dengan hukuman pidana selama 10 tahun dan tiga bulan penjara atas perkara dugaan gratifikasi sebesar Rp 58,9 miliar. Jaksa juga menuntut pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menyatakan Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia didakwa menerima gratifikasi dengan total sekitar Rp 58,9 miliar.

Pilihan Editor: Pemprov DKI Tunggu Putusan KPK soal Nasib Hengki si Lurah di Kasus Pungli di Rutan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

12 menit lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

40 menit lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.


Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

1 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

Sudirman Said berharap seleksi capim KPK di tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi,


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

2 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

3 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan, peserta yang lolos yang lolos administrasi mayoritas berasal dari kalangan akademisi.


Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

3 jam lalu

Sidang pemeriksaan saksi dalam agenda pembuktian perkara korupsi di Kemnaker dengan terdakwa Reyna Usman yang merugikan negara senilai Rp 17,7 miliar di ruang Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

Ketiga saksi itu dihadirkan oleh jaksa pada sidang korupsi dengan terdakwa Reyna Usman, I Nyoman Darmanta dan Karunia.


Daftar 236 Nama yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK, Ada Johan Budi dan Sudirman Said

3 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Daftar 236 Nama yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK, Ada Johan Budi dan Sudirman Said

Pansel KPK mengumumkan 236 lolos dalam seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Ada nama Johan Budi dan Sudirman Said.


Pansel KPK Umumkan 236 Capim dan 146 Calon Dewas Lolos Seleksi Administrasi

5 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Umumkan 236 Capim dan 146 Calon Dewas Lolos Seleksi Administrasi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan terjadi kenaikan baik secara jumlah maupun persentase pendaftar untuk Capim dan Dewas dibanding periode sebelumnya.


MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

5 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

MA memerintahkan KPK mengembalikan aset milik istri Rafael Alun Trisambodo yang sempat disita.