Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Anggota PPLN Kuala Lumpur Masduki Cerita Kakinya Dipasang Gelang GPS Selama Jadi Tahanan Kota

Reporter

image-gnews
Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa VII Masduki Khamdan Muchamad kasus pelanggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 oleh PPLN Kuala Lumpur mengatakan berniat banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat perihal hukuman empat bulan penjara dengan masa percobaan setahun.

“Ini kan tadi sebenarnya mau banding, cuma kan dari teman-teman tak ada yang keberatan dan banding, jadi saya pikir-pikir tak ada peluangnya,” katanya kepada Tempo usai menjalani Sidang Putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.

Masduki mengklaim selama menjadi anggota PPLN Kuala Lumpur dirinya berniat baik, namun hasil niat baik itu belum tentu diterima masyarakat dengan baik. “Sampai saat ini kami bergerak demi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, kepada Tempo Masduki mengaku selama menjadi tahanan kota, Masduki bercerita dilarang keluar dari kawasan DKI Jakarta. Dia bercerita selama menjadi tahanan kota itu jaksa memasang gelang pendeteksi GPS untuk memantau pergerakan dirinya. “Ini dipasang terus, kalau malam di-charge,” kata Masduki kepada Tempo sembari menunjukkan alat berbentuk kotak dengan warna hitam itu di kaki sebelah kirinya, Jumat, 15 Maret 2024. Pendeteksi GPS itu juga terpasang di kaki enam terdakwa lain.

Kini ia menyangkal adanya upaya intimidasi atau tekanan selama menjalani sidang dan menjadi tahanan kota. “Selama persidangan jaksa memperlakukan kami dengan baik. Sampai saat ini jaksa memperlakukan kita sengan baik,” kata Masduki.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Umar Faruk, Terdakwa II Tita Octavia Cahya Rahayu, Terdakwa III Dicky Saputra, Terdakwa IV Aprijon, Terdakwa V Puji Sumarsono, Terdakwa VI A Khalil, dan Terdakwa VII Masduki Khamdan Muchamad dengan pidana masing-masing selama empat bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan, ketujuh terdakwa itu terbukti secara sah dan menyakinkan melalukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih baik yang menyuruh, yang melakukan maupun yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menetapkan lamanya pidana tersebut tak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan hal lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama satu tahun terakhir,” katanya.

Ketujuh PPLN yang menjadi terdakwa juga, kata Buyung, menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa masing-masing sebesar Rp 5  juta. “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama dua bulan,” katanya.

Pilihan Editor: Penasihat Hukum PPLN Kuala Lumpur: Jaksa Tak Punya Pembanding untuk Membuktikan Pemalsuan Data Pemilih

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI Segera Susun Daftar Pemilih Usai Rampungkan Proses Coklit

12 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU DKI Segera Susun Daftar Pemilih Usai Rampungkan Proses Coklit

KPU DKI Jakarta menyatakan, telah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Jakarta.


Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online dan Daftar sebagai Pemilih

3 hari lalu

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) meihat calon yang akan dipilih saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Muaro Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online dan Daftar sebagai Pemilih

Cara cek TPS Pilkada 2024 bisa melalui situs Cek DPT Online KPU. Ketahui juga cara mendaftarkan diri sebagai pemilih secara online.


Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

13 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Haryoko Ari Prabowo menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dalam perkara timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

Kejari Jaksel melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi timah AS dan SW di Rutan Salemba.


Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Kemendagri telah menyerahkan DP4 Pilkada serentak seluruh provinsi di Sumatera. Jumlah pemilih mencapai 43 juta orang.


DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

18 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

Anggota DKPP Wiarsa Raka Sandi mengatakan ada unsur relasi kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT. Apa maksudnya?


Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat

20 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa.    ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat

DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas pelanggaran kode etik berupa tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Begini kilas balik kasus tersebut.


Harta Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila Capai Rp9,6 Miliar, Ini Daftar Aset Kekayaannya

20 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Harta Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila Capai Rp9,6 Miliar, Ini Daftar Aset Kekayaannya

Sederet kekayaan yang dimiliki mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Isi Lengkap Khotbah Idul Adha Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Sangat Banyak Sifat Kebinatangan dalam Diri Manusia

20 hari lalu

Isi Lengkap Khotbah Idul Adha Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Sangat Banyak Sifat Kebinatangan dalam Diri Manusia

Isi khotbah Idul Adha Ketua KPU Hasyim Asy'ari di depan Jokowi di Simpang Lima Semarang, pada Senin, 17 Juni 2024 lalu menjadi sorotan.


Dua Ketua KPU Telah Diberhentikan dari Jabatannya: Arief Budiman dan Hasyim Asy'ari dalam Kasus Berbeda

20 hari lalu

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.  KPU telah menerima rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara di 17 provinsi dan 146 kabupaten/kota penyelenggara pilkada 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Dua Ketua KPU Telah Diberhentikan dari Jabatannya: Arief Budiman dan Hasyim Asy'ari dalam Kasus Berbeda

DKPP putuskan pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena tindakan asusila. Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman pernah diberhentikan, apa kasusnya?


Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

21 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa.    ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Berikut perjalanan kasusnya.