TEMPO.CO, Jakarta - IM57+ Insitute merespons temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik kepada KPK. Dalam survei itu menunjukkan KPK paling tidak dipercaya publik.
Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha mengatakan, survei itu bukanlah hal yang mengejutkan. Sejak dilakukan revisi UU KPK, menyingkirkan pegawai berintegritas hingga menaruh orang bermasalah sebagai pimpinan, perlahan kepercayaan publik terus menurun terhadap lembaga antirasuah itu.
"Rangkaian peristiwa tersebut menggerus kepercayaan publik selama 3 tahun terakhir ini sehingga KPK menjadi lembaga yang tidak dipercaya," kata Praswad melalui keterangan resminya, Senin, 22 April 2024.
Menurut Praswad, seluruh skenario itu telah direncanakan sebagai upaya pembubaran KPK. Kepercayaan yang turun membuat publik seakan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada KPK sehingga wacana pembubaran tidak mendapatkan perlawanan yang signifikan. "Pada titik ini berhasil agenda para koruptor dengan gong yang membuat korupsi menjadi bebas di negeri ini," katanya.
Untuk itu, mantan penyidik KPK itu berpendapat, sudah semestinya menurunya kepercayaan publik itu dijadikan alarm darurat untuk merestart KPK. Salah satunya dengan mencopot seluruh komisioner periode saat ini.
Kemudian, melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri serta melimpahkan perkara ke pengadilan, mengembalikan pegawai KPK yang dipecat, dan membentuk tim independen untuk membersihkan anasir korup di KPK. "Langkah ini yang harus dilakukan alih-alih sekedar membubarkan KPK, harus di-restart menjadi lembaga yang independen," katanya.
Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap lembaga penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, Polri, hingga KPK. Survei itu dilakukan dalam rentang 4-5 April 2024, menempatkan 1.201 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%.
Hasil survei menunjukkan, Kejaksaan menempati urutan pertama lembaga paling dipercaya publik dengan angka 74,7 persen, kemudian MK dengan 72,5 persen, pengadilan 71,1 persen, Polri 70,6 persen, lalu KPK di posisi terakhir dengan 62,1 persen.
Pilihan Editor: Kronologi 5 Polisi dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur yang Tertangkap Pakai Sabu
