Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

image-gnews
Ilustrasi guru. shutterstock.com
Ilustrasi guru. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer Bahasa Inggris di SD 050666 Lubukdalam, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dipecat Kepala Sekolah Tasni karena ikut aksi/demo membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK. Pemecatannya disampaikan Tasni saat rapat, di hadapan puluhan guru. 

"Mulai besok jangan masuk, jangan datang ke sekolah. Gak perlu Bahasa Inggris, di-handle guru kelas masing-masing. Saya tanya, salah saya apa, dia bilang saya tidak salah. Tapi tetap memecat, kecewa saya," kata Anggie menahan tangis di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Kamis, 2 Mei 2024.

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat pada 2023 dituding curang dan korup. Polisi Daerah Sumatera Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melakukan proses hukum. Dua kepala sekolah ditetapkan polisi sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahanan. 

Ratusan guru honorer yang menjadi korban ketidakpastian hukum atas masalah ini menuding kedua tersangka hanya tumbal. Mereka mendesak Polda Sumut segera menetapkan tersangka intelektualnya dan melakukan penahanan. Desakan itu menimbulkan masalah baru: seorang guru dipecat.

Direktur LBH Medan Irvan Saputra menjelaskan lembaganya adalah kuasa hukum dari 107 guru honorer di Langkat. Mereka mengecam pemecatan Anggie. Sebab, tindakan kepala sekolah adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Pendidik yang tegas menyatakan jika Pendidik dan Tenaga Pendidik dilindungi dari tindakan kekerasan ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil. 

"Pendidik dan tenaga pendidik mendapat perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan atau pelanggaran lain yang menghambat pendidik melaksanakan tugas. Pemecatan yang dilakukan kepala sekolah bertentangan dengan HAM sesuai UUD 1945 Pasal 28," kata Irvan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

LBH Medan menduga pemecatan Anggie telah direncanakan. Buktinya, diumumkan saat rapat di hadapan puluhan guru. Kemudian, sikap dan kata pecat disampaikan berulang-ulang. "Kami menduga, pemecatan ini bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap guru honorer yang lantang menyuarakan kecurangan dan korupsi seleksi PPPK Langkat," ucapnya.

Atas nama LBH Medan, Irvan meminta Penjabat Bupati Langkat menindak Tasni dan mengembalikan Anggie sebagai guru di SD 050666 Lubukdalam. Pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah dan K3S agar tidak mengintimidasi dan mengancam para guru yang saat ini menyuarakan haknya secara konstitusional.

Mereka juga meminta Kapolda Sumut segera menetapkan aktor intelektual seleksi PPPK Langkat sebagai tersangka dan menahannya. Begitu juga dengan dua kepala sekolah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kemenpan RB/BKN atau Panselnas kami minta membatalkan kelulusan PPPK Langkat 2023 yang sebelumnya ditandatangani Plt Bupati Langkat dan mengumumkan kembali kelulusan berdasarkan hasil CAT BKN. Kepala SD 050666 meminta maaf secara terbuka kepada Anggie dihadapan para guru," tegas Irvan.

Pilihan Editor: Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI

26 menit lalu

Temu Tenaga Pendidik, Yayasan Guru Belajar hadirkan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani (kanan), Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Itje Chodidjah (kedua dari kanan) dan Kabid PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta Juliano Satria (ketiga kanan). Dalam paparan ketiganya, membahas isu pendidikan yang kursial dalam memenuhi inklusifitas pendidikan. Kegiatan dilakukan di Pos Bloc, Jakarta Pusat pada Sabtu, 24 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran guru kontrak kerja individu (KKI) pada Agustus 2024, sebanyak 1.700 kuota.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

47 menit lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas

2 jam lalu

Ilustrasi guru. Foto: istimewa
Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas

Dinas Pendidikan DKI menjelaskan pengangkatan guru honorer dilakukan secara bertahap karena pemakaian anggaran sudah melebihi batas 20 persen dari APBD.


Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik

2 jam lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik

Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya melakukan penataan guru melalui kebijakan cleansing guru honorer.


15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

6 jam lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

Jumlah guru honorer yang membuat aduan ke P2G dan LBH Jakarta, sebagai korban kebijakan cleansing mencapai 149 orang.


Anggota DPRD Minta Guru Honorer Jakarta Diangkat KKI Tanpa Tes

9 jam lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anggota DPRD Minta Guru Honorer Jakarta Diangkat KKI Tanpa Tes

APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jika penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP.


Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

21 jam lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

Dinas Pendidikan DKI sebelumnya menjelaskan kebijakan cleansing guru honorer ini dilakukan untuk penataan.


AMAN Sebut 5 Masyarakat Adat Sihaporas yang Diculik Mengalami Memar Lebam

1 hari lalu

Masyarakat Adat Sihaporas bersama kuasa hukum merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi penculikan lima orang Masyarakat Adat Sihaporas. Foto: AMAN
AMAN Sebut 5 Masyarakat Adat Sihaporas yang Diculik Mengalami Memar Lebam

Masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dari Sihaporas yang diculik saat ini berada di Polres Simalungun. Mereka mengalami memar lebam.


LBH Pos Malang Anggap Pembongkaran Gate 13 Stadion Kanjuruhan sebagai Obstruction of Justice

1 hari lalu

Devi Athok Yulfitri, 44 tahun, berdoa di pintu 13 stadion Kanjuruhan, Kepanjen, 1 Oktober 2023. Ia kehilangan dua putri dan bekas istri dalam tragedi Kanjuruhan setahun lalu. | TEMPO/ Eko Widianto
LBH Pos Malang Anggap Pembongkaran Gate 13 Stadion Kanjuruhan sebagai Obstruction of Justice

Menurutnya, pembongkaran gate 13 Stadion Kanjuruhan merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum.


AMAN Sebut Masyarakat Adat Sihaporas Sempat Diancam oleh Karyawan PT Toba Pulp Lestari Sebelum Diculik

1 hari lalu

Masyarakat Adat Sihaporas bersama kuasa hukum merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi penculikan lima orang Masyarakat Adat Sihaporas. Foto: Istimewa
AMAN Sebut Masyarakat Adat Sihaporas Sempat Diancam oleh Karyawan PT Toba Pulp Lestari Sebelum Diculik

AMAN mengatakan karyawan PT TPL sempat mengancam masyarakat adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dari Sihaporas sebelum menculik.