Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Densus 88 Diduga Buntuti Jampidsus Kejagung, Ini Tugas dan Wewenang Unit Antiteror Polri

image-gnews
Ilustrasi Densus 88. ANTARA
Ilustrasi Densus 88. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota polisi dari deatsemen khusus antiteror atau Densus 88 ketika makan di salah satu restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Ahad lalu pukul 20.00 atau 21.00.

Jampidsus Febrie Adriansyah datang bersama satu ajudan dan motor patwal polisi militer. Menurut cerita dari dua orang yang mengetahui kejadian tersebut, Febrie memang kerap makan di restoran yang menyajikan kuliner Prancis itu. Dari kejadian ini, satu orang anggota Densus 88 ditangkap polisi militer yang mengawal Febrie. Saat penangkapan, sumber menyebutkan bahwa tidak terjadi keributan. 

Menurut repository.umy.ac.id, Densus 88 merupakan salah satu unit antiteror di Indonesia, selain Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror TNI A, Detasemen 81 Kopasus TNI AD, Detasemen Jala Mengkara Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 TNI AU, dan Satuan Antiteror BIN. Densus 88 dilatih khusus untuk menangani teror, termasuk kasus bom. 

Secara umum, Densus 88 memiliki tugas yang sama dengan kepolisian dalam memberantas terorisme. Namun, terdapat perbedaan khusus terkait tugas Densus 88 dengan kepolisian. Perbedaan tugas khusus tersebut adalah penanganan terorisme yang hanya dilakukan Densus 88 bukan kepolisian.  

Mengacu Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Densus 88 memiliki tugas sebagai berikut, yaitu:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  2. Menegakkan hukum
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Saat menjalankan tugas, Densus 88 juga memiliki wewenang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, yaitu:

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  3. Mencegah dan menanggulangi lahirnya penyakit masyarakat
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian untuk pencegahan
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
  9. Mencari keterangan dan barang bukti
  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang Densus 88 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme dalam pasal 25, 26, 28, 29 dan 31. Pada aturan tersebut, Densus 88 juga bertugas melakukan penyidikan dan berwenang melakukan penyadapan.

RACHEL FARAHDIBA R  | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 7 Fakta Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Diduga Dibuntiti Anggota Densus 88

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

9 menit lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Dokumentasi Tim SAR.
Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

Ia menyebutkan target utama penyelaman kali ini berfokus terhadap pilot yang berada di dalam helikopter.


Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

2 jam lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Foto/istimewa
Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

Pilot helikopter AKP Arif Rahman Saleh menjadi satu-satunya korban yang jenazahnya belum ditemukan hingga saat ini.


Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

15 jam lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Total kerugian yang diakibatkan operasi online scam dari jaringan internasional tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.


Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

18 jam lalu

Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

Kejaksaan Agung menyebut berkas perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang masih belum lengkap. Apa sebabnya?


Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Hak Merek yang Palsu, Bukan Emasnya

1 hari lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas PT Antam pada Kamis malam, 18 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Hak Merek yang Palsu, Bukan Emasnya

Kata Kejagung, ini untuk membuat terang supaya masyarakat jangan sampai ragu soal emas Antam ini


Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pemalsuan 109 Ton Emas Antam, 5 Orang Dikenai Tahanan Kota

1 hari lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas PT Antam pada Kamis malam, 18 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pemalsuan 109 Ton Emas Antam, 5 Orang Dikenai Tahanan Kota

Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi 109 ton emas Antam periode 2010-2021.


Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

1 hari lalu

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan memberikan keterangan terkait kasus penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Jumat, 29 Juli 2022. Whisnu Hermawan menyatakan keempat petinggi ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariyadi Imam Akbari ditahan oleh Bareskrim per hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Pimpinan Ponpes AlZaytun sekaligus terpidana kasus penodaan agama, Panji Gumilang, sudah bebas murni dari tahanan, kasus TPPU-nya masih menggantung.


Arab Saudi Eksekusi Warganya atas Tuduhan Terorisme

2 hari lalu

Ilustrasi eksekusi mati
Arab Saudi Eksekusi Warganya atas Tuduhan Terorisme

Seorang pria di Arab Saudi dieksekusi mati atas tuduhan terorisme.


Profil 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK, Eks Direktur Penuntutan KPK hingga Kepala Kejati

2 hari lalu

Eks Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (kiri). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK, Eks Direktur Penuntutan KPK hingga Kepala Kejati

Beberapa jaksa yang mendaftar seleksi capim KPK ada yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi, dan ada yang masih menjabat.


KPK Panggil Eks Kajati Sultra dalam Kasus Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

2 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Panggil Eks Kajati Sultra dalam Kasus Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa eks Kajati Sultra sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus.