Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Densus 88 Diduga Buntuti Jampidsus Kejagung, Ini Tugas dan Wewenang Unit Antiteror Polri

image-gnews
Ilustrasi Densus 88. ANTARA
Ilustrasi Densus 88. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota polisi dari deatsemen khusus antiteror atau Densus 88 ketika makan di salah satu restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Ahad lalu pukul 20.00 atau 21.00.

Jampidsus Febrie Adriansyah datang bersama satu ajudan dan motor patwal polisi militer. Menurut cerita dari dua orang yang mengetahui kejadian tersebut, Febrie memang kerap makan di restoran yang menyajikan kuliner Prancis itu. Dari kejadian ini, satu orang anggota Densus 88 ditangkap polisi militer yang mengawal Febrie. Saat penangkapan, sumber menyebutkan bahwa tidak terjadi keributan. 

Menurut repository.umy.ac.id, Densus 88 merupakan salah satu unit antiteror di Indonesia, selain Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror TNI A, Detasemen 81 Kopasus TNI AD, Detasemen Jala Mengkara Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 TNI AU, dan Satuan Antiteror BIN. Densus 88 dilatih khusus untuk menangani teror, termasuk kasus bom. 

Secara umum, Densus 88 memiliki tugas yang sama dengan kepolisian dalam memberantas terorisme. Namun, terdapat perbedaan khusus terkait tugas Densus 88 dengan kepolisian. Perbedaan tugas khusus tersebut adalah penanganan terorisme yang hanya dilakukan Densus 88 bukan kepolisian.  

Mengacu Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Densus 88 memiliki tugas sebagai berikut, yaitu:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  2. Menegakkan hukum
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Saat menjalankan tugas, Densus 88 juga memiliki wewenang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, yaitu:

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  3. Mencegah dan menanggulangi lahirnya penyakit masyarakat
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian untuk pencegahan
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
  9. Mencari keterangan dan barang bukti
  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang Densus 88 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme dalam pasal 25, 26, 28, 29 dan 31. Pada aturan tersebut, Densus 88 juga bertugas melakukan penyidikan dan berwenang melakukan penyadapan.

RACHEL FARAHDIBA R  | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 7 Fakta Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Diduga Dibuntiti Anggota Densus 88

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ragam Modus Penipuan Janjikan Lolos Masuk TNI-Polri

25 menit lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Ragam Modus Penipuan Janjikan Lolos Masuk TNI-Polri

Berbagai kasus penipuan yang janjikan bisa lolos masuk TNI-Polri membuat korban rugi hingga miliaran rupiah. Ada pula sampai kehilangan nyawa.


Satu Lagi Polwan Jadi Jenderal, Dokter Sumy Hastry Purwanty Pecah Bintang

2 jam lalu

Kepala Bidang Kedokteran Forensik dan Kesehatan Polri Komisaris Besar Sumy Hastry Purwanty mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal, Jakarta, 29 Juni 2024. Foto: Instagram/hastry_forensik
Satu Lagi Polwan Jadi Jenderal, Dokter Sumy Hastry Purwanty Pecah Bintang

Dokter forensik Sumy Hastry Purwanti naik pangkat jadi brigadir jenderal. Menambah daftar Polwan berpangkat bintang satu di tubuh Polri.


Selain dapat Promosi, Ini Fasilitas Tambahan Bagi ASN yang Mau Pindah Ke IKN

2 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Selain dapat Promosi, Ini Fasilitas Tambahan Bagi ASN yang Mau Pindah Ke IKN

Pemerintah menyiapkan banyak fasilitas, termasuk promosi bagi ASN yang mau memboyong keluarganya ke IKN,


Kejaksaan Agung Harap 9 Berkas Perkara Kasus Timah Rampung Bulan Depan

16 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kejaksaan Agung Harap 9 Berkas Perkara Kasus Timah Rampung Bulan Depan

Kejaksaan Agung masih menunggu sembilan berkas perkara korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 yang belum dilimpahkan ke tahap penuntutan.


Kemendagri Ungkap Indikator Keberhasilan Pilkada 2024, Apa Saja?

18 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemendagri Ungkap Indikator Keberhasilan Pilkada 2024, Apa Saja?

Partisipasi pemilih yang tinggi penting agar legitimasi hasil Pilkada 2024 semakin kuat.


Jaksa-jaksa akan Dapat Siraman Rohani agar Terhindar dari Judi Online

20 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jaksa-jaksa akan Dapat Siraman Rohani agar Terhindar dari Judi Online

Kejaksaan Agung berupaya mencegah praktik judi online pada para pegawainya dengan cara pengawasan melekat hingga siraman rohani


Modus Penipuan Masuk TNI atau Polri, Korban Kena Tipu Rp 4 Miliar hingga Ada yang Kehilangan Nyawa

20 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Modus Penipuan Masuk TNI atau Polri, Korban Kena Tipu Rp 4 Miliar hingga Ada yang Kehilangan Nyawa

Kasus penipuan dengan modus masuk TNI atau Polri. Korban kena tipu ratusan hingga miliaran rupiah bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa.


Sambut Hari Bhayangkara ke-78, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama

1 hari lalu

Acara do'a lintas agama menyambut Hari Bhayangkara di lapangan bhayangkara, Jakarta, Jum'at, 28 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Sambut Hari Bhayangkara ke-78, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Polri menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78


BNPT Antisipasi Ancaman Terorisme Jelang Pelantikan Presiden dan Pilkada 2024

1 hari lalu

Polisi anti teror dan tim penjinak bom menyisir sekitar lokasi bom bunuh diri yang meledak di kantor Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, 7 November 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan pelaku bom bunuh diri di Polsek Asatanaanyar bergerak sendiri alias lone wolf. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh pihak BNPT. TEMPO/Prima Mulia
BNPT Antisipasi Ancaman Terorisme Jelang Pelantikan Presiden dan Pilkada 2024

Untuk mendeteksi dan pencegahan dini dari ancaman terorisme menjelang pelantikan presiden dan Pilkada 2024, BNPT menggelar rakor.


Kejagung Sebut Harvey Moeis Tidak Memiliki Jet Pribadi

1 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Kejagung Sebut Harvey Moeis Tidak Memiliki Jet Pribadi

Berdasarkan manifest yang ada, Harvey Moeis tercatat pernah 32 kali menggunakan pesawat jet pribadi tersebut.