Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?

image-gnews
Aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak pidana korupsi tersangka politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak pidana korupsi tersangka politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus suap yang dilakukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku kembali diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, KPK telah memeriksa empat orang saksi yang diduga terlibat dalam menyembunyikan keberadaan Harun Masiku.

Terbaru, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil KPK sebagai saksi pada Senin 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih itu, Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan selama empat jam. Penyidik bahkan menyita ponsel dan catatan agenda Hasto untuk barang bukti.

Sebelum memeriksa Hasto, KPK mendapat informasi ada pihak yang sengaja mengamankan Harun Masiku. Meski begitu, KPK belum menjelaskan lebih lanjut soal temuan penyidik KPK dalam pemeriksaan tiga saksi sebelumnya. 

“Informasi yang didalami lebih jauh hampir semuanya sama, terkait informasi yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku yang diduga ada pihak yang mengamankan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Seperti diketahui, Harun Masiku telah menjadi buronan selama 4,5 tahun terakhir. Dia mendapat status tersebut usai lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Sejak saat itu, Harun Masiku terus bersembunyi. Sempat ada yang bilang Harun Masiku di Kamboja. Namun tak jarang pula yang menyebut Harun di Indonesia.

Lantas, apa sebenarnya alasan Harun Masiku sulit ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi buronan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Alasan Harun Masiku Sulit Ditangkap

Telah menjadi buronan sejak 2020 lalu, hingga saat ini keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui. Kelihaian politikus PDIP itu dalam bersembunyi membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk menangkapnya. Kinerja KPK pun dipertanyakan akibat lambannya penyelesaian kasus ini.

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengaku heran dengan sikap KPK yang masih belum berhasil menangkap Harun Masiku. Dia bahkan menilai komisi antirasuah itu tidak sungguh-sungguh dalam mencari Harun Masiku.

“Dia (Harun) kabur sampai lama itu agak aneh gitu,” ucap Novel Baswedan di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis, 10 Agustus 2023.

Menurut Novel, sejak awal penanganan kasus Harun Masiku oleh KPK tidak sungguh-sungguh. Ia mencontohkan, ketika operasi tangkap tangan (OTT), penyidik tidak didukung untuk melakukan penangkapan dengan benar, sehingga Harun Masiku berhasil kabur.

Logikanya, ujar Novel, kasus ini tergolong kecil karena nilai suapnya tidak besar. Selain itu, ancaman hukuman kepada Harun Masiku juga maksimal hanya lima tahun penjara. Dia pun meyakini ada petinggi partai yang terlibat

“Saya meyakini seperti itu, karena di fakta persidangan juga disebutkan ada petinggi partai yang terlibat,” tutur Novel. Selain itu, sepengetahuan Novel, selama Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), KPK tidak pernah menggandeng Polri untuk melakukan pencarian. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan berbeda, Novel juga pernah menyebut selama Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK, Harun Masiku tidak akan ditangkap. Dia hakulyakin pernyataan yang dilontarkan sejak tahun lalu itu masih berlaku hingga saat ini. Menurut Novel, jika KPK berniat mencari Harun, maka mestinya Harun bisa ditangkap.

“Saya yakin, selama Firli menjadi pimpinan KPK, DPO atas nama Harun Masiku tidak akan ditangkap. Hal ini sudah pernah saya sampaikan sejak sekitar setahun lalu, dan sampai sekarang masih benar. Kalau memang dicari benar-benar, mestinya bisa ditangkap,” kata Novel melalui akun Twitternya, Rabu, 8 Februari 2023.

Ketua Lembaga Indonesia Memanggil 57+ Muhammad Praswad Nugraha mengaku heran karena KPK dan polisi seperti kesulitan untuk melacak keberadaan Harun Masiku. Padahal, menurut dia, kedua lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam menangkap dan memproses pelaku pelanggaran hukum.

“Mengherankan ketika sangat sulit menangkap orang yang tidak memiliki jabatan tinggi dan tidak pernah terlatih secara intelijen dalam melakukan upaya penyembunyian diri,” kata Praswad melalui keterangan resminya, Selasa 8 Agustus 2023. 

Praswad mencurigai adanya muatan politis dalam kasus politikus PDIP itu, karena selalu dinaikkan pada periode tertentu. “Penegak hukum harus bekerja tegak lurus untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan bukan soal politik,” kata Praswad.

Sejalan dengan pernyataan Praswad terkait muatan politis dalam kasus Harun Masiku, Indonesia Corruption Watch juga meyakini KPK tidak akan menangkap Harun Masiku saat menjelang tahun politik. Sebab, bila Harun ditangkap akan ada elite politik yang ikut terseret.

“ICW meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat pesan teks, Sabtu, 8 Juli 2023.

Seperti diketahui, tahun 2024 menjadi tahun politik karena terdapat pemilihan presiden atau Pilpres dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Kedua ajang pesta demokrasi itu masing-masing dilaksanakan pada Februari dan November 2024.

Kurnia berpendapat, kejanggalan penanganan perkara ini sudah terlihat sejak awal kasus. Pimpinan, kata dia, terkesan justru melindungi Harun Masiku. Maka itu, dia meyakini bahwa KPK tidak akan menaruh perhatian serius pencarian Harun hingga Pemilu 2024 rampung. 

“Seperti diketahui, KPK era Firli Bahuri merupakan KPK yang paling takut berhadapan dengan politisi. Sehingga, perkara semacam Harun ini sudah pasti akan sulit diungkap. KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau,” kata dia.

Baca Selengkapnya: Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

7 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

KPK menyatakan telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah PT ASDP.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

8 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

9 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta 6.969 calon anggota legislatif terpilih segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

9 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

9 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

12 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

12 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.


Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

12 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

KPK menggeledah dan memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita. Berapa harta kekayaannya?


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

12 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

13 jam lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

KPK tengah mengusut tiga dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Sejumlah kantor dinas dan badan di Balai Kota digeledah.