Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

image-gnews
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL kembali menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi di sidang pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Sidang kali ini, tidak hanya Jokowi, nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun muncul. Ia membahas soal permintaan 20 persen untuk kegiatan kunjungan kerja atau kunker Menteri Pertanian.

Dalam sidang sebelum-sebelumnya, para eselon satu di Direktorat Jenderal (Ditjen) bersaksi adanya permintaan 20 persen yang ditindaklanjuti dengan pungutan atau uang sharing. "(Anggaran) 20 persen diskresi. Diskresi itu isinya bencana alam, refocusing yang direncanakan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan," kata Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.

Dalam kesempatan itu, SYL berkata diskresi itu menjadi petunjuk Presiden terutama pada mentalisasi Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan pada saat pandemi Covid-19. Pernyataan itu dilontarkan SYL untuk merespons kesaksian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono ihwal penggunaan uang sharing untuk membiayai perjalanannya ke daerah-daerah di dalam maupun ke luar negeri.

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono menyebutkan uang yang dikumpulkan dari para eselon satu digunakan untuk membayar sewa pesawat dan menutupi sisa pembayaran lainnya pada saat SYL melakukan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri, termasuk ke Arab Saudi. "Kalau begitu perlu kah menggunakan kata extraordinary dari Presiden atau diskresi terhadap kegiatan menangani pangan rakyat, perlukah? Dengan katakanlah terpaksa harus cover, harus pakai uang itu?" tanya SYL kepada Kasdi.

Syahrul Yasin pun menganggap wajar apabila membebankan pembiayaan kegiatan kementerian kepada Ditjen terkait. Mengingat, pada saat Covid, Kementan mendapat mandat dari Presiden untuk menjaga ketahanan pangan. "Kita mengendalikan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh ke Papua pada saat itu kondisi penerbangan atau transportasi normalitas, tidak normal," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, SYL pun membanggakan pencapaiannya selama menjadi Mentan. Dia menyebut nilai tukar petani, nilai kesejahteraan petani naik dari 99 persen menjadi 109 persen. Angka itu, kata dia, sesuai dengan rilis BPS periode Januari-Desember 2019-2021.

Kemudian, SYL menyebut pertumbuhan ekspor pertanian dari Maret-Desember 2019-2021 naik tiga kali lipat dari Rp 390,16 triliun pada 2019 menjadi Rp 451 triliun pada 2020, dan pada 2021 sekitar Rp 625 triliun.

Pilihan Editor: Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

1 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

Prabowo mengatakan Jokowi telah membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Papua Nugini.


Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari koalisi gemuk yang terdiri dari tujuh partai politik. Apa saja?


Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

Jokowi batal pindah kantor ke IKN dalam waktu dekat mendapat sorotan media asing. Termasuk, apa yang membuat investor IKN kurang minat?


Massa Ormas Pendukung SYL Batal Demo ke Menara Kompas, Polisi Bubarkan Diri

3 jam lalu

Sejumlah anggota polisi Direktorat Samapta Korps Brimob lakukan apel sebelum bubar di sekitaran Menara Kompas pada Senin, 15 Juli 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Massa Ormas Pendukung SYL Batal Demo ke Menara Kompas, Polisi Bubarkan Diri

Menurut rencana massa dari ormas Formasi mau menggelar demo di Menara Kompas. Buntut kisruh antara pendukung SYL dan wartawan usai sidang.


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

5 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

Rentang waktu Hak Guna Usaha atau HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi melahirkan kontroversi


Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Jamaes Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia sudah memasok listrik ke Wutung di wilayah perbatasan Papua Nugini.


Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

Jokowi juga mendorong pentingnya melanjutkan pembahasan preferential trade agreement untuk meningkatkan perdagangan RI - Papua Nugini


Polisi Pasang Barikade Depan Menara Kompas Antisipasi Demo Massa Ormas Pendukung SYL

9 jam lalu

Dua unit mobil polisi tampak bersiaga dan besi hitam barikade terpasang di depan Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Polisi Pasang Barikade Depan Menara Kompas Antisipasi Demo Massa Ormas Pendukung SYL

Massa dari sebuah ormas berencana menggeruduk Menara Kompas buntut kericuhan setelah sidang Syahrul Yasin Limpo.