Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari belakangan ini NJOP alias Nilai Jual Objek Pajak di DKI Jakarta menjadi pembicaraan setelah pemerintah setempat kembali menetapkan wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi hunian dengan nilai jual di bawah Rp 2 miliar.

Sebelumnya, sejak 2022 hunian kategori NJOP tersebut sempat dibebaskan dari pajak sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan sebagai upaya memulihkan ekonomi melalui pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan aturan wajib pajak untuk NJOP di bawah Rp 2 miliar merupakan perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebelumnya bebas pajak, untuk 2024 diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak,” kata Lusi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Juni 2024.

Apa itu NJOP?

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas PMK nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

NJOP tersebut digunakan oleh pemerintah dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 PMK Nomor 234/PMK.03/2022, nilai jual objek pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan penilaian properti. Cara menghitung NJOP bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Tetapi umumnya mengikuti prinsip-prinsip penilaian properti yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Berikut langkah-langkah umum dalam menghitung NJOP yang perlu diketahui:

1. Himpun data properti

Petugas pajak sebelum menentukan NJOP akan menghimpun informasi yang diperlukan tentang properti. Data properti yang dimaksud termasuk luas lahan, luas bangunan, usia bangunan, lokasi properti, fasilitas, dan fitur-fitur lainnya yang relevan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Pemilihan metode penilaian

Ada sejumlah metode yang dapat digunakan untuk menilai properti, antara lain metode perbandingan pasar, metode penghasilan, dan metode biaya penggantian. Metode yang paling umum digunakan adalah metode perbandingan pasar, di mana nilai properti ditentukan berdasarkan penjualan properti serupa di pasar yang sama.

3. Himpun data perbandingan

Setelah memilih metode penilaian berupa perbandingan pasar, petugas pajak akan mengidentifikasi properti sebanding (comparable properties) yang telah terjual di area yang sama atau wilayah yang sejenis. Data penjualan ini akan digunakan sebagai dasar perbandingan untuk menentukan nilai properti.

4. Menghitung nilai properti

Dengan menggunakan data perbandingan, nilai properti objek pajak akan dibandingkan dengan karakteristik properti sebanding yang telah terjual. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti ukuran, lokasi, usia, kondisi, dan fitur-fitur properti.

5. Menetapkan NJOP

Setelah nilai properti ditentukan, otoritas pajak setempat akan menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan NJOP. NJOP biasanya merupakan persentase tertentu dari nilai properti pasar yang ditetapkan oleh otoritas pajak

Pilihan Editor: Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

10 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

Heru Budi Hartono bakal mendistribusikan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing ke sejumlah sekolah yang membutuhkan


Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

20 jam lalu

Ilustrasi kripto. Pexels/Alesia Kozik
Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp 25,88 triliun.


Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

1 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan untuk Upacara 17 Agustus di IKN berfungsi 100 persen.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

2 hari lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

2 hari lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

3 hari lalu

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja. Tempo / Joniansyah Hardjono
Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

Mengapa maskapai penerbangan mengaku merugi padahal harga tiket pesawat domestik di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain?


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

4 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

4 hari lalu

Aktivitas layanan perbankan di kantor cabang BRI. Dok BRI
BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

Banjk BRI menerima penghargaan atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

4 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.


Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

4 hari lalu

Calon penumpang memperlihatkan tiket sebelum menaiki pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 8 Agustus 2022. Kenaikan tiket pesawat berkisar 15 persen hingga 25 persen tergantung jenis pesawat karena adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat (Avtur). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menko Luhut dalam unggahan di media sosialnya menyebut harga tiket penerbangan sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.